LANGKAT (Waspada.id): Politisi dari Partai NasDem menyampaikan apresiasi terhadap aparat TNI/Polri karena aksi demonstrasi yang berlangsung di DPRD Langkat, beberapa hari lalu, berjalan aman dan kondusif.
“Peran aparat gabungan TNI/Polri pada saat mengawal aksi massa tidak bisa dipandang sebelah mata. Lewat pendekatan humanis dan diplomasi yang baik, aksi demonstrasi berjalan aman, tanpa ada yang berbuat anarkis,” kata M. Rio, politisi Partai NasDem, Kamis (4/9).
Ia sangat bersyukur, karena aksi massa yang berlangsung di depan gedung DPRD Langkat berjalan kondusif. “Alhamdulilah, Ini tidak terlepas dari kinerja aparat TNI-Polri yang melakukan pengamanan saat itu. Kami sangat mengapresiasi hal ini,” ujar Rio.
Suasana yang kondusif dalam aksi demo di Kabupaten Langkat selayaknya menjadi contoh bagi daerah lain. Di mana, dalam menyampaikan pendapat di depan umum tak harus selalu diwarnai dengan kericuhan.
Pemerintah daerah dan aparat keamanan, sangat berperan penting dalam menjaga kondusifitas. Kemudian, kepekaan pejabat merupakan faktor utama dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.
“Kami menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat lewat orasi. Kritik, saran dan masukan dari masyarakat, tentunya menjadi cambuk bagi kami agar kedepannya lebih baik lagi,” tandas Rio.
Aksi demonstrasi yang dilancarkan ribuan massa ke kantor DPRD Langkat, . Mereka membentang poster yang bertuliskan berbagai narasi bernada protes.
Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin-angin dan Kapolres Langkat AKBP David Trio Prasojo saat itu menemui massa demonstran. Wakil rakyat dan aparat keamanan ketika itu duduk bersila di trotoar mendengar aspirasi yang disampaikan warga.
Saat itu, koordinator aksi, Wahyu Ridhoni meminta kepada DPR RI untuk membatalkan penambahan tunjangan terhadap anggota DPR, serta menghapus dana pensiun dan aset setiap anggota DPRD yang sudah habis masa jabatannya.
Selain itu, Wahyu juga menyampaikan, agar aset setiap anggota DPR yang sudah habis masa jabatannya untuk dirampas. Massa juga mengecam tindakan represif dari oknum Polri terhadap masyarakat yang melakukan aksi di berbagai daerah di Indonesia.(id24)
