BINJAI (Waspada): Polres Binjai saat ini dikabarkan sedang mendalami dugaan kasus SPK proyek fiktif di Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) dan Pertanian.
Kasi Humas Polres Binjai, AKP Junaidi, mengonfirmasi bahwa penyelidikan masih berjalan. “Kami sedang memeriksa sejumlah laporan penipuan yang melibatkan RG,” jelasnya, Kamis (15/5).
Lebih lanjut dikatakannya, Satreskrim Polres Binjai telah memeriksa beberapa saksi. “Sebagian laporan di Unit Pidum sudah dicabut oleh terlapor,” tambah Junaidi.
Junaidi menjelaskan, penyidik masih mendalami apakah RG (Kadis Ketapang dan Pertanian) menyalahgunakan wewenang atau terlibat penipuan murni.
“Jika terbukti menggunakan jabatan, kasus ini akan dibawa ke Tipikor. Kalau murni pidana, akan masuk ke Pidum,” tegasnya.
Sementara, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai mengambil langkah tegas dengan mencopot sementara Kepala Dinas (Kadis) Pertanian, RG. Langkah ini diambil setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam sejumlah kasus penipuan dan penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) bodong.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Binjai, Rahmad Fauzi Salim, membenarkan kabar tersebut. Ia menjelaskan bahwa RG sudah dinonaktifkan sejak 25 April 2025.
“Benar, Kadis Pertanian dibebastugaskan sementara terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin berat sesuai PP 94 Tahun 2021,” ujar Rahmad.
Ia menambahkan, bahwa keputusan ini sudah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Binjai. Saat ini, RG masih menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Binjai.
Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, bahwa RG diduga menerbitkan SPK proyek fiktif bernilai ratusan juta rupiah. Ketika proyek selesai dikerjakan, rekanan tidak bisa mencairkan pembayaran karena Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak terdaftar di Pemko Binjai.
Akibatnya, RG langsung dinonaktifkan dan kini menjalani pemeriksaan di Polres Binjai. Kabar terakhir, ia terlihat berusaha menyelesaikan kasus ini secara diam-diam. (han)
