TAPSEL (Waspada): Perhimpunan Purnabakti Aparatur Sipil Negara (PPASN) Pemkab Tapanuli Selatan mengadakan halalbihalal Idulfitri 1446 Hijriyah di Natama Hotel Padangsidimpuan, Sabtu (19/4/2025).
Hadir Ketua Dewan Pembina Syahrul M. Pasaribu, Ketua PPASN Tapsel Marasaud Harahap, Sekretaris Solihuddin Harahap, Bendahara Aswin Rangkuti, unsur pengurus dan anggota.
Selain bermaaf-maafan di suasana Idulfitri, kegiatan ini juga sebagai sarana komunikasi dan meningkatkan silaturahmi antar pengurus dan anggota PPASN Tapsel.
Dalam sesi dialog, terungkap berbagai persoalan yang terjadi di Pemkab Tapsel. Muncul juga berbagai saran solusi konstruktif dan harapan pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu dan Jafar Syahbudin Ritonga ke depan.
“Hari ini kita menyadari sempitnya ruang fiskal daerah akibat struktur APBD Tapsel tahun 2025 yang tidak ideal. Hampir 75 persen dari Rp1,5 trilun anggaran Belanja Daerah tersedot untuk Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa,” jelas Marasaud.
Di sisi lain, tahun 2025 ini Belanja Modal atau anggaran pembangunan di tengah rakyat jumlahnya jauh menciut dan tinggal 5,8 persen saja atau sekitar Rp89 miliar. Jumlah ini sangat kecil jika dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mencapai Rp250 sampai Rp300 miliar.
Melihat ke belakang atau dikepemimpinan Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu, Belanja Modal bisa mencapai 28,16 persen atau Rp420 miliar lebih dari keseluruhan Belanja Daerah yang sebesar Rp1,4 triliun lebih di tahun 2019.
“Padahal diawal kepemimpinan Syahrul di tahun 2010 terjadi defisit anggaran Rp90 miliar lebih dengan APBD saat itu hanya sebesar Rp520 miliar lebih,” ujar Marasaud yang pernag menjabat Kadis Pendidikan dan Kadis Kesehatan Tapsel.
Sebagai mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang puluhan tahun bekerja di Pemkab Tapsel, seluruh pengurus dan anggota PPASN menyatakan sangat miris dengan kondisi yang terjadi di daerah pegabdiannya itu.
Karenanya, para pensiunan PNS Tapsel siap ‘turun gunung’ mempersembahkan bantuan pemikiran dan upaya-upaya yang signifikan, dalam rangka membantu Bupati Tapsel menghadapi situasi saat ini.
“Kami yakin, pak Bupati Gus Irawan dan Wakil Bupati Jafar Syahbuddin punya strategi signifikan untuk menghadapi persoalan ini. Namun demikian, kami para pensiunan, bila dibutuhkan, tetap siap membantu demi terwujudnya Tapsel kembali bangkit” jelasnya.
Menutup sambutan, mewakili pengurus PPASN, mantan Asisten 3 Pemkab Tapsel ini menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Mengajak semua untuk terus meningkatkan silaturahmi, sinergitas dan kontribusi bagi kemajuan Tapsel ke depan.
Mewakili anggota PPASN, mantan Kadis Perkebunan Hamdan Nasution menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Sangat disyukurinya, di usianya yang ke-70 tahun ini masih bisa berkumpul bersama teman-teman sejawat saat aktif di Pemkab Tapsel.
Hamdan yakin Bupati Gus Irawan bisa bekerja keras mengatasi berbagai persoalan warisan kepemimpinan Tapsel sebelumnya ini.
Terutama mengatasi minimnya Belanja Modal yang disebabkan jorjorannya penerimaan P3K tahun 2021 sampai 2024, termasuk CPNS yang jumlahnya lebih 3.700 orang.
Akibatnya, Belanja Pegawai membengkak jadi Rp739 miliar atau hampir 50 persen dari keseluruhan Belanja Daerah,. Ditambah lagi Belanja Barang dan Jasa sekitar 25 persen, yang antara lain untuk gaji THL dan perjalanan dinas.
DIALOG
Halal bi halal PPASN Tapsel dirangkai sesi dialog. Dari sini mencuat berbagai masalah yang terjadi di tengah birokrasi Pemkab Tapsel. Sesungguhnya, ini ‘warisan’ pemimpin sebelumnya, namun sangat membebani kepemimpinan Bupati Gus Irawan.
Seperti nasib ribuan pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang masuk tahun 2022 sampai 2024 yang telah diberhentikan atau dirumahkan. Padahal, untuk memperoleh status itu, mereka bayar dengan angka fantastis, sekitar Rp40 juta per orang.
“Mereka diangkat dan diberhentikan Bupati sebelumnya, dengan alasan undang-undang dan peraturan. Mereka hanya berharap uang Rp40 juta per orang itu dikembalikan,” sebut anggota PPASN yang mantan kepala sekolah.
Dijelaskan, keponakannya diterima jadi THL di RSUD Pintu Padang tahun 2023 dan diberhentikan Februari 2025. Hal serupa ditimpali pensiunan guru di Kecamatan Batang Angkola, yang putrinya ikut diberhentikan.
Persoalan lainnya ialah, adanya keresahan tenaga kesehatan dan pendidikan di tengah rencana pendistribusian pegawai, dalam rangka pemerataan pelayanan pemerintah.
“Tenaga kesehatan dan pendidikan khawatir jika ditempatkan ke daerah yang jauh dari tempat tinggalnya,” kata Mawarni mantan Kabid di Dinas Dalduk dan KB juga pernah Kabid di Dinas Kesehatan Pemkab Tapsel.
Kemudian ada juga pertanyaan apakah pegawai honorer yang dirumahkan itu masih memiliki peluang dipekerjakan kembali. Sebab, selama ini hanya honor dari bekerja itulah yang menopang nafkah mereka.
Dari barisan kiri, seorang pria berkopiah lobe bertanya, apakah dengan Belanja Modal atau anggaran pembangunan yang 5,80 persen dari seluruh Belanja Daerah atau hanya Rp89 miliar, masyarakat di 15 kecamatan se Tapsel akan terpuaskan. “Mohon penjelasan pimpinan,” katanya.
Terakhir, mantan Kadis Pertanian Untung Suwandi dan juga mantan pengurus Yayasan Dharma Bakti Pendidikan Indonesia (YADPI) menyampaikan kondisi Universitas Graha Nusantara (UGN) milik Pemkab Tapsel.
“Tiga tahun terakhir ini , UGN mengalami penyusutan jumlah mahasiswa. Kabar terbaru dari seorang pengurus yayasan, bulan ini saja mereka belum tentu bisa gajian,” sebut Untung.
Pembina PPASN Tapsel , Syahrul M. Pasaribu, bersyukur dan berterimakasih. Sebab, para pensiunan yang notabene bawahannya di selama dua periode Bupati Tapsel, masih kompak bersatu dan bersinergi memberi saran demi kemajuan pembangunan daerah ke depan.
“Mohon pertahankan ini. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Sebagai mantan abdi negara di Pemkab Tapsel, mari kita dukung pemimpin saat ini dalam rangka meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat,” pinta Syahrul.
Terkait persoalan yang timbul di tubuh Pemkab Tapsel, kata Syahrul, memang benar sangat berpegaruh buruk bagi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sekarang. Namun, kontribusi PPASN akan sangat membantu untuk solusi penyelesaiannya.
Berdasarkan pengalaman Bupati Tapsel dua periode, yang diawal kepemimpinan tahun 2010 juga mengalami kondisi ruang fiskal sangat sempit dan bahkan defisit Rp90 miliar di tengah APBD yang hanya Rp570 miliar,
Syahrul meyakini ‘badai’ yang menerpa keuangan Pemkab Tapsel saat ini akan berlalu Kedepannya akan teratasi secara bertahap, berkat kekompakan semua elemen yang ada.
Dari dialog PPASN itu, muncul berbagai saran kepada pimpinan daerah dalam rangka menambah sumber pendapatan. Antara lain, Bupati dan Wakil Bupati Tapsel harus bekerja keras memberdayakan semua potensi yang ada.
Termasuk memaksimalkan jaringan yang ada di tingkat provinsi dan pusat. Ditambah semua elemen yang kompak bersatu membantu pimpinan daerah.
Peserta dialog berharap Bupati Tapsel melakukan rasionalisasi termasuk efisiensi anggaran, terutama anggaran Belanja Barang dan Jasa. Sehingga hasilnya dapat dijadikan penambah Belanja Modal atau belanja pembanguan di tengah rakyat.
Tentang pegawai THL dan TKS yang diberhentikan atau dirumahkan oleh Bupati Tapsel sebelumnya, dengan tegas Syahrul menyebut itu perintah undang-undang.
Terkait jumlahnya yang mencapai ribuan orang dan dikutip uang mencapai Rp40 juta per orang, Syahrul menyatakan sangat prihatin.
“Ini aturan undang-undang nomor 20 tahun 2023. Bahkan, pelarangan mengangkat honorer atau sebutan lainnya itu sudah ada sejak tahun 2019. Di tahun 2022, pemerintah pusat dengan tegas kembali menyatakan pelarangan tersebut,” jelasnya.
Mengenai pendistribuan pegawai dalam rangka pemerataan pelayanan pemerintah di kecamatan, menurut Syahrul, ini bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Ini hal yang lumrah dalam rangka pemerataan pelayanan pemerintah kepada rakyatnya.
Pendistribuan pegawai (ASN dan P3K) itu untuk efisiensi dan efektifitas birokrasi dalam melaksanakan tugas. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan pegawai di satu kecamatan, sementara kecamatan lainnya masih kekurangan.
“Lagi pula ini demi memenuhi keadilan pelayanan kepada segenap masyarakat Tapsel di 15 kecamatan,” terang Syahrul Pasaribu.
Hadir di acara Halal bi halal PPASN itu, para mantan Asisten, mantan Kadis dan Kaban serta mantan Kabag dan Camat serta para pensiunan Kepala Sekolah dan lainnya. (a05)
