PANYABUNGAN (Waspada.id): Puluhan massa yang tergabung dalam Komandan Madina menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Selasa (9/9).
Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan lima tuntutan terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang marak di lingkungan dinas tersebut.
Koordinator aksi, Robi Nasution, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini dipicu oleh maraknya praktik pungli terkait gaji ke-13 dan tunjangan sertifikasi guru tahun 2025.
“Kami menduga adanya pungutan liar bervariasi, sekitar Rp 50.000 per guru untuk gaji ke-13 dan Rp 50.000 hingga Rp 150.000 per guru untuk sertifikasi,” ujarnya.
Selain itu, massa juga menyoroti dugaan praktik jual beli proyek di lingkungan Disdik Madina tahun anggaran 2025, dengan fee proyek mencapai 20-25% dari total anggaran.
Mereka menduga kuat adanya persekongkolan antara oknum di lingkungan Disdik, termasuk mantan kepala dinas dan kepala bidang, dalam praktik tersebut.
Tuntutan lainnya adalah terkait dugaan pungli dalam perpindahan guru PPPK, di mana oknum pegawai Disdik diduga melakukan transaksi senilai Rp5 juta hingga Rp10 juta per guru.
Massa menuntut Bupati Madina untuk mengatensi dan menindaklanjuti dugaan praktik pungli tersebut, serta mengevaluasi seluruh pejabat eselon di Disdik.
Mereka juga meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madina untuk segera memanggil dan memeriksa mantan kepala dinas, kepala bidang terkait, serta seluruh oknum yang terlibat dalam praktik pungli dan jual beli proyek.
“Kami mendesak Kajari Madina untuk memanggil seluruh Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Madina guna mengusut tuntas praktik pungli dan menelusuri aliran dana hingga ke jajaran Disdik,” tegas Robi yang tuntutannya diterima oleh salah seorang staf di dinas tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa masih berlangsung dengan Koordinator Lapangan Sahrul Hasibuan dan Koordinator Aksi Robi Nasution terus menyampaikan orasi.(id100)
