TOBA (Waspada) : Puluhan pedagang Pasar Balige geruduk kantor Bupati Toba. Aksi ini buntut dari ketidakjelasan rencana pembagian kios dan lapak serta kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pasar Balerong Balige yang baru selesai dibangun dinilai tidak berpihak kepada Pedagang.
Aksi yang digelar di depan kantor Bupati Balige, Senin (12/9) diwarnai teriakan pedagang yang mengaku kecewa atas proses pembangunan Pasar Balerong Balige. Puluhan massa yang hadir nyaris tersulut emosi meminta Bupati Toba, Poltak Sitorus mengambil langkah adil dan tidak merugikan pedagang. Mereka menuntut agar kios yang disediakan pemerintah tidak dikurangi dan dibagikan berdasarkan data awal.
Kedatangan pedagang diterima langsung oleh Bupati Poltak Sitorus di halaman kantor Bupati Toba, Senin (12/9).
Poltak mengaku hadir menemui pedagang dengan tujuan supaya ada keadilan bagi pedagang. Pemkab Toba tidak ada melakukan intervensi dan memastikan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam proses pembagian lapak dan kios tersebut.
“Jangan ada dari pegawai Pemkab yang coba-coba ambil keuntungan dari pasar ini, saya pastikan saya berhentikan. Semua kita lakukan harus berkeadilan,” ujar Poltak.
Bupati Toba mengakui adanya keterbatasan kesediaan lapak dan kios pada pembangunan pasar yang dilaksanakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2019 tersebut.
“Jumlah petak lapak yang diusulkan 745 lapak sedangkan yang terbangun sejumlah 440 maka kekurangan sebanyak 305 lapak. Demikian juga kios yang tersedia tidak sesuai kebutuhan, namun kita akan mengupayakan agar pembagian nya nanti berkeadilan”, lanjutnya.
Mendengar jawaban Bupati, sontak para pedagang bereaksi menolak serta mempertanyakan kata ‘berkeadilan yang disebutkan Bupati. Beberapa dari antara pedagang silih berganti menyampaikan keluhannya seperti bangunan yang diduga tidak kokoh, bocor dan masalah lainnya yang dijumpai meskipun bangunan belum digunakan
Salah seorang pedagang, marga Tampubolon yang kesehariannya merupakan pedagang sembako di pasar Balige mengaku menolak tegas tata cara pembagian lapak dan kios pasar Balige. Tampubolon mengaku adanya temuan penggelembungan data calon penerima lapak dan kios yang jauh berbeda dari data awal sebelum dilakukan pembangunan.
“Kami punya bukti data tahun 2020 namun tahun 2022 ada penggelembungan data. Kami hanya menuntut agar tidak terjadi pengurangan, tidak mungkin dulunya saya punya pajak 2 jadinya saya dapat 1, kemudian yang punya 1 tetap mendapat 1 dan yang tidak punya menjadi dapat. Kami punya data pak, yang tidak punya menjadi dapat” papar Tampubolon.
Senada, pedagang lainnya Pak Ondi mengatakan rencana Pemkab Toba yang mau mengurangi kios atau lapak para pedagang tentu sangat merugikan pedagang.
“Kami pedagang dengan sangat jelas menolak rencana pembagian ini. Sejak dulu kios dan lapak kami itu lebih dari satu, sesuai dengan kebutuhan kami. Untuk mendapatkannya pun bukan cuma-cuma, kami bisa memilikinya dengan banyak pengorbanan baik moril maupun materi”, pungkas Pak Ondi.
Atas masukan dan tuntutan pedagang, Bupati Toba berjanji akan menampung Dan segera membahasnya. Poltak berjanji akan segera mengundang kembali para pedagang.
“Kita akan undang kalian secepatnya. Kebijakan yang kita buat supaya semua mempunyai hak, namun masing-masing harus saling membantu satu sama lain”, pungkas Poltak.
Tak ada titik temu, para pedagang memutuskan meninggalkan kantor Bupati. Sebelumnya, mereka menyerahkan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa kondisi pembangunan pasar Balige tidak sesuai dengan kebutuhan para pedagang, petak dibangun dengan meja-meja blok, posisi kios yang tidak layak ditempati, dan kondisi bangunan yang mengkhawatirkan karena diduga asal jadi. (rg)
Keterangan foto : Puluhan pedagang Pasar Balige mendatangi Kantor Bupati Toba minta pembagian lapak dan kios dilakukan berdasarkan data awal pedagang. Senin (12/9). Waspada/Ramsiana Gultom
