Komisi C DPRD Binjai hadirkan tenaga non ASN (berhijab) yang tidak masuk dalam database meski sudah bekerja sejak tahun 2008. (Waspada/Ria Hamdani)
BINJAI (Waspada): Puluhan tenaga Non ASN di Kota Binjai mulai ketar ketir setelah mengetahui adanya informasi pengadaan PPPK.
Ketakutan puluhan tenaga non ASN itu bukan tanpa alasan. Ya, meski sudah berkerja dengan masa puluhan dan belasan tahun, ternyata mereka belum masuk dalam database.
Kasus ini terungkap saat Komisi C DPRD Binjai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala BKD dan sejumlah kepala dinas, Selasa (16/2).
Dalam RPD itu, puluhan tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database salah satunya terdapat di sekretariat dewan itu sendiri. Disebutkan, jumlah non ASN yang tidak masuk sebanyak 40 orang.
Bahkan, dari jumlah itu sudah bertugas di gedung dewan sejak tahun 2008. Kini, mereka yang tidak masuk dalam database mengganti seragam dan bekerja di bawah perusahaan sebagai petugas kebersihan dan pelayanan lainnya.
Anggota Komisi C DPRD Binjai, Zainal Abidin dan M Yusuf, mempertanyakan sebab tenaga non ASN ini tidak masuk dalam database. “Kami juga mau tahu apakah tenaga non ASN yang tidak masuk database bisa ikut seleksi pengadaan PPPK atau tidak,” tegasnya.
Menjawab hal itu, Kepala BKD Binjai, Fauzi, mengatakan, masuk tidaknya tenaga non ASN dalam database bukan kewenangan BKD. “Untuk memasukkan tenaga non ASN dalam database merupakan kewenangan dinas masing-masing. Karena saat itu pihak kementerian langsung memberikan instruksi dan memberi link agar setiap tenaga non ASN mengisi datanya sendiri,” kata Fauzi.
Terkait keikutsertaan dalam pengadaan PPPK, sambung Fauzi, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pusat. “Kita lihat dulu Juknisnya. Jika memang ada apa salahnya,” sebut Fauzi.
Kepada wartawan, Faizi mengakui, jumlah tenaga non ASN yang terdata di Kota Binjai mencapai 2.298 orang. “Terkait pengadaan PPPK, saat ini pihaknya masih melakukan penyusunan hingga 31 Januari mendatang. Soal jumlah seluruh tenaga non ASN yang tidak masuk database, kami tidak tahu. Karena datanya ada di masing-masing dinas,” imbuhnya. (a34)
