BARUS, Tapanuli Tengah (Waspada.id): Sebanyak 116 warga menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Camat Barus, Senin (5/1/2026). Mereka menuntut pengaktifan kembali Kepala Desa Ujung Batu, Mustafa Husni Tanjung, yang dinonaktifkan secara sepihak pada 31 Desember 2025.
Penonaktifan kepala desa tersebut didasarkan pada tudingan tidak tanggap bencana. Namun dalih itu dipatahkan mentah-mentah oleh kesaksian masyarakat sendiri. Warga menilai tuduhan tersebut sebagai narasi sesat yang mencederai rasa keadilan publik.
Menurut pengakuan warga, Mustafa Husni Tanjung justru berada di garis terdepan saat bencana melanda. Ia disebut mempertaruhkan nyawanya dengan berenang di tengah arus banjir untuk menyelamatkan anak-anak warga, meskipun rumah pribadinya sendiri ikut diterjang bencana.
“Kalau itu disebut tidak tanggap bencana, lalu apa arti kepemimpinan?” teriak warga dalam aksi, disambut sorak dan tangis massa.
Kesedihan bercampur kemarahan tak terbendung. Tangis ibu-ibu pecah di halaman kantor camat, menyaksikan pemimpin yang mereka anggap satu nasib dan satu penderitaan justru disingkirkan tanpa mendengar suara rakyat.
Ibu Hadiah Situmeang menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah merusak ikatan emosional antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami menangis, kami sedih. Kepala desa kami itu hidup bersama kami. Susah senang, makan tidak makan, kami selalu bersama. Tapi sekarang dia dicopot seolah-olah penjahat,” ujarnya dengan suara bergetar.
Nada protes semakin keras ketika Egil Marpaung, mewakili warga, secara terbuka menggugat posisi Camat Barus.
“Aktifkan kembali kepala desa kami. Kalau tidak, lebih baik camat yang dinonaktifkan. Camat kami tidak pernah ada di kantor. Tahunya hanya ke Pandan saja katanya,” tegas Egil, disambut sorak massa.
Ironisnya, saat rakyat datang menyampaikan jeritan hati, Camat Barus justru tidak berada di tempat. Pegawai Kantor Camat menyebut camat sedang berada di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, memperkuat persepsi publik bahwa pemerintah kecamatan absen di saat rakyat terluka.
Ibu Susiani Simanullang menilai penonaktifan kepala desa ini sebagai bentuk ketidakadilan struktural. “Bukan hanya rumah kami yang hancur karena bencana, kepercayaan kami kepada pemerintah juga hancur,” katanya.
Warga Ujung Batu menegaskan, aksi ini bukan yang terakhir. Mereka menyatakan siap membawa persoalan ini ke pemerintah kabupaten, provinsi, hingga kementerian jika tuntutan mereka terus diabaikan.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Namun satu pesan tegas menggema dari Barus: rakyat menolak dizalimi, dan pemimpin yang berkorban tidak boleh dikorbankan. (Tnk)
