TARUTUNG (Waspada): Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL melakukan aksi damai ke Kantor DPRD Tapanuli Utara, Selasa (27/5/2025).
Dalam aksinya masyarakat menuntut supaya PT TPL ditutup. Koordinator aksi Anggiat Sinaga menyatakan, PT TPL adalah sumber derita dan ketimpangan di Tanah Batak.
“Kami menyatakan dukungan penuh dan tegas atas seruan yang disampaikan oleh pimpinan gereja yang menyerukan penutupan total terhadap operasional PT TPL. Semua ini merupakan cerminan dari jeritan rakyat telah lama dipinggirkan, dilukai dan dimiskinkan oleh operasi TPL di Kawasan Danau Toba,” jelasnya.
Anggiat menegaskan, lebih dari tiga dekade keberadaan TPL di Tanah Batak, tidaklah membawa kesejahteraan dan hanya menambah kesengsaraan berlapis.
“Lahan – lahan adat yang diwariskan turun temurun telah dicaplok secara sepihak dan dijadikan konsesi industri kayu, tanpa persetujuan masyarakat yang sah,” terangnya.
Menurutnya, lingkungan rusak parah akibat dampak TPL. Penebangan besar – besaran, pencemaran air serta rusaknya keseimbangan ekologis disekitar Danau Toba telah mengancam keberlanjutan kehidupan generasi kini dan mendatang.
Dalam tuntutannya, massa juga menyampaikan, Bupati dan DPRD Kabupaten Taput dapat berkomitmen untuk mendukung penutupan operasi TPL, hentikan segera segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan petani di Tanah Batak, aparat keamanan harus berhenti menjadi alat kekerasan koperasi, kembalikan seluruh tanah adat yang telah dirampas oleh PT TPL kepada pemilik sahnya yaitu masyarakat adat.
“Selanjutnya segera sahkan Undang – Undang Masyarakat Adat di tingkat Nasional sebagai bentuk pengakuan formal atas hak – hak kolektif masyarakat adat, hentikan seluruh bentuk perusakan hutan dan ekosistem di kawasan Danau Toba. Hutan bukan ditebang, tapi untuk dijaga demi generasi mendatang, sahkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Provinsi Sumut. Pemda tidak boleh terus menjadi perpanjangan tangan modal. Kami juga mendesak Ketua DPRD Taput untuk menepati janji politiknya dan membentuk panitia khusus (Pansus) tutup TPL. Janji politik adalah utang kepada rakyat,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Tapanuli Utara Sahat Sibarani bersama Pimpinan DPRD Taput Dedi Hutabarat dan Reguel Simanjuntak dan sejumlah Anggota DPRD Jufri Sitompul, Okky Sibarani dan Dapot Hutabarat menyatakan setuju TPL ditutup.
“Segala aspirasi dari rakyat pasti akan kami dengar. Kami akan membentuk panitia khusus (Pansus) dan kemudian akan dibahas di badan musyawarah (Bamus) DPRD Taput, ” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Sahat Sibarani juga mengajak 20 perwakilan dari masyarakat untuk rapat bersama Pimpinan dan sejumlah Anggota DPRD di gedung dewan.
Setelah melakukan aksi di DPRD Taput, rombongan massa melanjutkan aksi damai ke halaman Kantor Bupati Taput.
Di Kantor Bupati rombongan massa diterima oleh Wakil Bupati Taput Deni Lumbantoruan, Asisten I Bahal Simanjuntak, Asisten II Marihot Simanjuntak, Asisten III Binhot Aritonang dan Kadis Lingkungan Hidup Taput Heber Tambunan.
Wakil Bupati Deni Lumbantoruan pada kesempatan itu menyampaikan, Pemkab Taput terbuka untuk ini. “Saat ini, Pak Bupati Taput sedang berada di Medan mengikuti rapat. Jadi tidak bisa hadir pada kesempatan ini.
Kami mendengarkan aspirasi dan pernyataan sikap dari saudara – saudara sekalian. Tadi sudah disampaikan saudara – saudara segala tuntutannya ke kami. Hal ini akan kami diskusikan kepada Pak Bupati. Satu sikap dari kami, visi misi kami yakni, bersama rakyat Taput yang maju, berbudaya dan berkelanjutan. Satu arahnya kita dalam hal penyelamatan lingkungan,” ujarnya.
Dalam hal itu, kelompok massa merasa kecewa karena tidak ada pernyataan sikap dari Wakil Bupati Taput untuk berkomitmen menutup TPL.
Pada kesempatan itu, rombongan massa berteriak dan meminta Pemkab Taput komitmen menutup TPL.
Setelah itu, rombongan masyarakat langsung membubarkan diri secara tertib dari Kantor Bupati Taput. (a09)
