PANYABUNGAN (Waspada.id): Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution, SH., MM., merespons keluhan warga terkait tumpukan sampah di sepanjang jalan menuju TPA Banggua yang sudah menimbulkan bau tak sedap bagi masyarakat yang melintas di kawasan itu.
Respons tersebut berupa kunjungan langsung ke TPA Banggua pada Sabtu (21/2/2026).
Bupati memantau kondisi TPA dengan didampingi Pj. Sekda M. Sahnan Pasaribu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Afrizal Nasution, Kepala Dinas PUPR Akhmad Faizal, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Khairul.
Setelah melihat kondisi TPA, Bupati Saipullah memastikan pembersihan sampah di sepanjang jalan menuju TPA dilakukan pekan ini. Pemkab Madina akan menurunkan alat berat tambahan seperti excavator dan bulldozer.
“Tadi juga saya sudah telepon pimpinan PT SMGP karena di sana mereka punya alat, kami coba pinjam dulu untuk beberapa hari ikut membantu pengangkatan sampah-sampah yang ada di jalan,” kata dia.
Saipullah menargetkan permasalahan tumpukan sampah di jalan menuju TPA yang sudah dikeluhkan masyarakat selesai paling lambat minggu depan. “Sehingga kita harapkan minggu depan isu yang ini sudah selesai,” tegas dia.
Bupati menjelaskan, tumpukan sampah di pinggir jalan tersebut terjadi karena material longsor menimbun badan jalan akibat intensitas hujan yang tinggi pada akhir November 2025. Akibatnya, truk pengangkut sampah tidak bisa mencapai pusat TPA.
Selain penanganan sampah di jalan menuju TPA, Pemkab Madina juga akan meluncurkan program Bank Sampah. Langkah ini dipandang mampu mengurai permasalahan sampah secara bertahap dari hulu sampai ke hilir.
“Di rumah tangga rencana programnya adalah bank sampah. Kami akan buatkan dulu proposalnya, rencana kerjanya, setelah itu kami minta kepada camat dan kepala desa untuk melaksanakannya, yaitu membuat bak-bak sampah yang memisahkan antara organik sama non-organik,” sebut Bupati Saipullah.
Langkah berikutnya yang diambil Pemkab Madina dalam penanganan sampah adalah menambah luas lahan TPA. Saat ini sedang berproses dan tinggal menunggu verifikasi keabsahan kepemilikan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kalau pemda tentu siap, bahkan kami sudah dua tahun mengalokasikan anggaran dan dua tahun itu kami kembalikan jadi SILPA karena menunggu dari pihak pemilik tanah yang masih berproses dalam menyelesaikan dokumentasi tanah gitu,” tutup Bupati Saipullah.(id100)
