TAPANULI TENGAH (Waspada.id): Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) yang tidak menggelar Safari Ramadan pada Ramadan 1447 H menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar perubahan agenda, melainkan bentuk nyata melemahnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kegiatan religius yang selama ini menjadi tradisi tahunan tersebut hilang tanpa jejak. Ironisnya, hal ini justru terjadi di era kepemimpinan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu.
Padahal, Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial. Kegiatan ini selama ini menjadi sarana strategis pemerintah daerah untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat, menyalurkan bantuan sosial, serta menyerap langsung aspirasi warga di tingkat bawah.
Hingga H-3 Idul Fitri, tidak satu pun aktivitas Safari Ramadan ditemukan di sejumlah masjid di wilayah Kecamatan Sarudik dan Pandan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tradisi keagamaan sekaligus fungsi sosialnya.
Bendahara BKM Masjid Babussalam Sarudik, Gurning, mengaku tidak pernah menerima kunjungan dari tim Pemkab hingga malam ke-27 Ramadan.
“Untuk sampai di malam ke-27 ini, dari Pemkab tidak ada. Tidak ada kegiatan Safari Ramadan,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).
Hal senada disampaikan pengurus Masjid Raya Pandan yang menilai ketiadaan ini bukan hanya terjadi di satu lokasi, melainkan merata di seluruh wilayah Tapteng.
“Sepertinya bukan hanya di sini, tapi di semua masjid tidak ada Safari Ramadan dari Pemkab,” ungkap salah seorang pengurus.
Temuan ini diperkuat oleh pengakuan sejumlah pengurus masjid lainnya di kawasan Pandan, termasuk di Jalan Sutan Singengu dan Sibuluan Indah. Mereka memastikan, sepanjang Ramadan tahun ini, tidak pernah ada kunjungan dari tim Safari Ramadan Pemkab.
Absennya kegiatan ini bukan sekadar hilangnya rutinitas tahunan. Lebih dari itu, ini mencerminkan putusnya salah satu jalur komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah kondisi sosial yang masih membutuhkan perhatian, keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur yang sulit diterima akal sehat.
Yang lebih memprihatinkan, hingga kini tidak ada penjelasan resmi dari Pemkab Tapteng. Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu yang coba dikonfirmasi sejak Rabu malam hingga Kamis (19/3/26) belum merespon chat whatsapp Waspada.id.
Tak ayal, publik dibiarkan berspekulasi apakah anggaran Safari Ramadan dihapus, dialihkan, atau justru tidak pernah direncanakan sejak awal.
Minimnya transparansi ini memperkuat kesan bahwa kebijakan tersebut diambil tanpa pertimbangan matang dan tanpa menghargai hak publik untuk mengetahui.
Sejumlah kalangan menilai, jika benar kegiatan ini ditiadakan, pemerintah seharusnya menyampaikan alasan secara terbuka. Apakah ini bagian dari efisiensi anggaran, refocusing, atau justru bentuk kelalaian dalam perencanaan? Diamnya pemerintah hanya akan memperbesar kecurigaan.
Ketiadaan Safari Ramadan di tahun ini bukan sekadar soal agenda yang hilang, melainkan menjadi cerminan arah baru kebijakan yang patut dipertanyakan. Apakah ini bentuk efisiensi yang terencana, atau justru tanda melemahnya sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan sosial dan keagamaan masyarakat?
Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa klarifikasi, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap Pemkab Tapteng akan semakin tergerus. (Tnk)
