Sambut Hakordia, Kejari DS Sosialisasi Pencegahan Tipikor

  • Bagikan
Kajari Deliserdang, Dr Jabal Nur saat acara sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa Pemerintah. (Waspada/Ist)
Kajari Deliserdang, Dr Jabal Nur saat acara sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa Pemerintah. (Waspada/Ist)

DELISERDANG (Waspada): Dalam rangka menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2022, Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang melaksanakan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa Pemerintah, Selasa (6/12) di Aula Kejari di Lubukpakam.

Sambut Hakordia, Kejari DS Sosialisasi Pencegahan Tipikor
Para peserta acara sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa Pemerintah. (Waspada/Ist)

Sosialisasi dihadiri Kepala Inspektorat Pemkab Deliserdang, Edwin Nasution, dengan peserta para unit kerja pengadaan barang/jasa di Pemkab Deliserdang diantaranya, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemukiman dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPKPP), Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Sedangkan dari pejabat Kejari Deliserdang dihadiri Kasi Intelijen Kejari Deliserdang, Boy Amali, Kasi Pidum Bondan Subrata, Kasi Pidsus Eduward, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Farouk Fahrozi, dan Kasub Pembinaan Bayu Mediansyah.

Dr Achmad Feri Tanjung SH MH dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI, sebagai narasumber menjelaskan, bahwa secara karakteristik pengadaan barang/jasa pemerintah dan interaksi antara para pihak dalam penentuan penyediaan barang/jasa bersifat transaksional dan potensi konflik kepentingan COI (Confilc Of Interest) sangat tinggi, sehingga COI yang tinggi berkorelasi positif dengan potensi korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Deliserdang, Dr Jabal Nur SH MH, mengatakan, strategi yang dapat dilakukan dalam penanganan pemberantasan korupsi adalah strategi preventif seperti memberikan penerangan hukum (Penkum) dan penyuluhan hukum (Luhkum). Selain itu, tindakan strategi represif seperti proses hukum dan restoratif seperti pengembalian keuangan Negara (asset recovery).

“Upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan yakni penguatan lembaga, seperti pembentukan KPK, pembentukan Pengadilan Tipikor, Kejaksaan, Kepolisian, Reformasi birokrasi dan regulasi seperti penegakan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya.

Disebutkan, sanksi yang akan diberikan apabila terjadi perlanggaran dan atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa adalah sanksi administratif, dituntut ganti rugi dan dilaporkan secara pidana. (a16)

  • Bagikan