MEDAN (Waspada.id): Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) melalui Tim Pertamina Peduli, serta dalam momentum memasuki periode Satgas Nataru Pertamina 13 November 2025 – 11 Januari 2026, bergerak cepat bersama BUMN lainnya menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Selatan (Tapsel).
Langkah ini menjadi wujud komitmen Pertamina untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, khususnya di tengah situasi darurat menjelang Natal dan Tahun Baru.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis pada Kamis malam (27/11) di Kantor PT Inalum, Medan, dalam rangkaian program Sinergi BUMN untuk Penanggulangan Bencana. Acara tersebut turut dihadiri oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Bambang Hariyadi, bersama jajaran perwakilan BUMN lainnya.
Adapun bantuan dari Pertamina Patra Niaga Sumbagut berupa 600 box mie instan, 50 karung beras 10 kg, serta 120 kardus air mineral, yang dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan mendesak masyarakat terdampak di titik-titik bencana.
Group Head Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Basuki Santoso, menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi di sejumlah wilayah serta menegaskan komitmen Pertamina untuk tetap hadir membantu masyarakat.
“Kami turut prihatin atas musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Sibolga, Tapteng, dan Tapsel. Memasuki periode Satgas Nataru, Pertamina Patra Niaga Sumbagut memastikan layanan energi tetap optimal di seluruh wilayah, sekaligus melalui Tim Pertamina Peduli kami bergerak cepat memberikan dukungan bagi masyarakat terdampak. Sinergi BUMN ini kami harapkan dapat mempercepat pemulihan dan meringankan beban warga,” ujar Basuki.
Penyerahan bantuan ini turut didukung oleh BUMN lain—Inalum, PLN, Antam, BRI, dan BTN—sebagai bentuk gotong royong lintas sektor dalam membantu masyarakat menghadapi dampak cuaca ekstrem dan meningkatnya bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera Utara.
Pertamina Patra Niaga Sumbagut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bantuan dapat segera tersalurkan sesuai kebutuhan dan kondisi akses di lapangan. (id09)
