PEMATANGSIANTAR (Waspada.id): Komisi III DPRD Pematangsiantar kebingungan dengan laporan penganggaran yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Pembahasan P-APBD 2025, Senin (15/9/2025).
Ketua Komisi III, Cindira menyampaikan bahwa ia mengaku bingung dengan laporan pembukuan yang disajikan oleh Kepala DLHK Dedy Tunasto Setiawan. Pasalnya ada anggaran yang tidak sinkron dari pagu awal, efisiensi, sampai dengan penyampaian di P-APBD 2025.
“Anggaran awal kan Rp8,1 miliar, kemudian kan terjadi efisiensi menjadi Rp7,6 miliar. Nah ini Kemudian kok yang disampaikan dalam P-APBD menjadi Rp7,5 miliar. Kami mumet ini,” kata Cindira.
Sempat beberapa kali coba dijelaskan Dinas LHK, Cindira dan teman-teman anggota Komisi III pun masih kebingungan dengan penjelasan anggaran Program Penunjang Urusan Daerah tersebut.
“Bagaimananya laporan Bapak ini? Bapak dan ibu ngerti nggak sih? Ini laporannya aja kami nggak ngerti, apalagi realisasi aja masih di bawah. Masih Rp4,8 miliar,” kata Cindira.
Dengan realisasi yang masih terserap Rp4,8 miliar, Cindira bertambah heran dengan permintaan penambahan anggaran oleh DLHK senilai Rp554 juta. Apalagi secara total, serapan anggaran di DLHK masih berada pada persentase 50%.
Anggota Komisi III lainnya, Alex Damanik pun meminta rapat Dengar Pendapat antara Dinas LHK harusnya berlangsung dengan berkualitas. Seharusnya data yang disajikan mudah ditelaah bersama-sama. “Berbobotlah rapat kita ini,” kata Alex.
Tongam Pangaribuan dari Partai Nasdem juga mengaku bingung dengan sajian data yang dilaporkan oleh DLHK. Menurutnya selisih Rp100 juta saja harus perlu diperhatikan secara akuntabel.
“Saya aja dulu di Komisi I sangat concern dengan hal-hal begini. Ini selisihnya Rp100 juta lebih ini, besar ini,” kata Tongam Pangaribuan.
Dalam rapat ini, Ketua Komisi Cindira terpaksa mengambil skorsing selama 15 menit agar DLHK bisa memberikan penjelasan yang lengkap soal data anggaran yang mereka bawa ke DPRD Pematangsiantar. (rol)
