Proyek pekerjaan halaman masjid Agung bernilai Rp. 2,7 M persentase kerjanya masih rendah. Waspada.id/Khalik
TEBINGTINGGI (Waspada.id). Sejumlah proyek fisik yang dibiayai dari P.APBD TA 2025 Kota Tebingtinggi, mendapat sorotan Komisi II DPRD akibat pelaksanaannya yang beresiko mangkrak. Dikhawatirkan proyek mangkrak ini akan merugikan keuangan negara.
Dalam rapat dengan Eksekutif dengan Komisi II, Senin (15/12) siang di ruang Komisi, terungkap sejumlah proyek persentasi pelaksanaan pekerjaannya dibawah 70 persen. Beberapa proyek itu, yakni pembangunan halaman masjid Agung senilai Rp. 2,7 M persentasenya hanya 47%, rehab kolam renang senilai Rp.3,2 M persentasenya 27%, rehab Pasar Kain senilai Rp. 952 juta persentasenya 45%.
Kemudian rehab Pasar Inpres senilai Rp.3,7 M persentasenya 70%, serta rehab Pasar Blok A dan Pajak blok B dengan dana Rp1,2 M persentasenya 55 % dan 60%. “Masa kerja tinggal empat hari lagi, kemungkinan tak selesai. Artinya akan jadi proyek mangkrak”, ujar anggota DPRD Komisi II.
Rapat Komisi II dengan Eksekutif di DPRD terkait evaluasi kerja akhir tahun. Waspada.id/ist
Disebutkan, dalam pekerjaan proyek fisik telah diatur oleh Perpres No. 16 Tahun 2018. Dalam ketentuan tersebut, jika kontrak kerja tidak dapat diselesaikan hingga 85% hingga batas akhir, maka kontrak kerja akan diputus. Karena pelaksana dipandang melakukan one prestasi dan dilarang melakukan perpanjangan kontrak.
Rekanan mendapat hukuman pemutusan hubungan kerja dan sanksi denda.
Jika dilakukan perpanjangan kerja maka ada denda 1% (satu per mil) dari nilai total proyek. “Kita awasi terus pelaksanaannya agar tak bermasalah”, tegas beberapa anggota Dewan.
Diperkirakan total proyek fisik dibiayai PAPBD TA 2025 kota Tebingtinggi sebanyak belasan proyek mencapai Rp. 14 M lebih. Pekerjaan itu rata-rata sesuai surat kontrak kerja, baru mulai dikerjakan pada akhir Oktober 2025.
Kadis PUPR Tora Daeng Masara, Rabu (17/12), tak dapat dihubungi untuk konfirmasi. Saat di-chat via WA tak ada jawaban meski ada centang satu. (Lik)
