TAPANULI TENGAH (Waspada.id) Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) III pada hari kedua di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Sosorgadong, Andam Dewi, Sirandorung, dan Manduamas, membongkar persoalan serius dalam penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup).
Di tengah derasnya keluhan masyarakat, fakta di lapangan justru memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan bantuan yang seharusnya menjadi penopang hidup warga terdampak bencana diduga tidak tepat sasaran.
Data penerima disebut-sebut amburadul. Warga yang layak justru terabaikan, sementara nama-nama yang diragukan kelayakannya malah masuk daftar penerima. Situasi ini memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat.
Ironisnya, di saat kondisi membutuhkan kehadiran wakil rakyat, tidak semua anggota DPRD menunjukkan kepedulian yang sama.
Sebelumnya, pada Selasa (17/3/2026), Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani, telah menginstruksikan seluruh anggota dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing guna melakukan sidak dan menyerap aspirasi masyarakat.
Namun realita di lapangan berkata lain. Hanya segelintir anggota DPRD, khususnya dari Fraksi NasDem dan Gerindra, yang benar-benar turun melakukan pengecekan langsung. Sementara sebagian lainnya justru tidak terlihat bergerak sama sekali.
Ketidakhadiran ini kini menjadi sorotan tajam publik. Masyarakat mulai mempertanyakan komitmen para wakil rakyat yang dinilai hanya hadir saat momentum politik, namun absen ketika rakyat menghadapi kesulitan.
“Di mana mereka saat kami butuh? Jangan hanya datang saat kampanye,” keluh salah seorang warga dengan nada kecewa.
Sidak yang dilakukan mengungkap berbagai kejanggalan dalam pendataan penerima Jadup. Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya kelalaian, bahkan potensi penyimpangan dalam proses pendataan bantuan.
Padahal, kehadiran langsung DPRD di lapangan sangat krusial, tidak hanya untuk melihat kondisi riil masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap jalannya program bantuan pemerintah.
Ketua DPRD pun kembali mengingatkan dengan nada tegas “Jangan hanya duduk dan menunggu laporan. Turun, lihat langsung kondisi masyarakat. Ini bukan soal politik, ini soal rakyat,” tegasnya.
Situasi ini menjadi cermin bahwa masih ada persoalan serius dalam komitmen sebagian anggota DPRD Tapanuli Tengah dalam menjalankan tugasnya.
Kini publik menunggu, apakah anggota dewan yang belum turun akan tetap memilih diam, atau akhirnya bergerak dan membuktikan keberpihakan mereka kepada rakyat. (Tnk)
