TAPSEL (Waspada): Fraksi Partai Golkar DPRD Tapanuli Selatan sangat menyesalkan banyaknya program pembangunan di APBD dan P-APBD tahun anggaran 2022 yang gagal diwujudnyatakan.
“Serapannya tidak maksimal. SILPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2022 membengkak dan diperkirakan sekitar Rp300 miliar,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel, Andes Mar Siregar, Rabu (11/1/2023).
Ini disampaikannya pada konferensi pers bersama Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Tapsel, Rahmat Nasution dan R. Boysandi Martua Pane, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel, Zulkarnain Dalimunthe, Ali Adanan dan Derliana Siregar.
Disebutkan Andes, program pembangunan yang tidak terlaksana itu sangat berdampak buruk terhadap progres peningkatan kesejahteraan rakyat. SILPA yang besar ini terjadi karena ada dana yang menganggur (idle). Tidak ada yang diuntungkan dengan itu, malah akan merugikan rakyat.
“Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel berharap ini tidak terulang di tahun 2023. Bupati Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Assaf Dongoran harus fokus dalam menjalankan program pembangunan yang telah ditetapkan di APBD,” ujarnya.
IPM dan Gini Ratio
Fraksi Partai Golkar, kata Andes, telah ikhlas menerima peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tapsel tahun 2022 yang di tingkat Provinsi Sumatera Utara turun posisi dari 21 ke 22 di 33 kabupaten/kota.
IPM Tapsel 70,92 berada di peringkat 22, digeser oleh Kabupaten Padang Lawas Utara dengan IPM 70,93 poin. Padahal selama lima tahun terakhir ini selalu berada di bawah Tapsel.
“Kami yakin jika kegiatan pembangunan yang ditampung di APBD dan P-APBD 2022 itu diserap dengan baik, maka capaian dan peringkat IPM juga akan lebih baik. Posisi Tapsel minimal bertahan di peringkat 21 dan tidak digeser Paluta,” jelasnya.
Terkait dengan tingkat ketimpangan pendapatan dan pengeluaran masyarakat (Gini Ratio) yang menurun atau lebih baik dari tahun sebelumnya, diapresiasi Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel.
Meskipun pada faktanya di tahun 2020 Gini Ratio Tapsel memperoleh skor 0,202 atau masih lebih baik dari tahun 2022 yang skornya 0,209.
“Penurunan Gini Ratio Tapsel sebenarnya masih bisa lebih baik lagi manakala program tahun 2022 kemarin itu dilaksanakan,” katanya.
Dana Insentif Daerah
Fraksi Partai Golkar telah ikhlas pada tahun 2023 ini Tapsel tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) reguler, dan merupakan sejarah pertama kalinya selama delapan tahun terakhir.
Memang, DID itu tidak hanya dimaksudkan untuk penambahan pendapatan daerah saja, apalagi Tapsel kapasitas fiskalnya relatif memadai.Tetapi perolehan DID merupakan sebuah momentum evaluasi diri bagi daerah atas hasil penilaian yang diberikan lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), BPK dan Kementerian lainnya.
DID adalah Dana Transfer Umum dari pemerintah pusat. Diberikan sebagai bentuk reward atau penghargaan kepada daerah yang pencapaian tata kelola keuangan, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan rakyatnya semakin membaik.
Namun demikian, masih terbuka peluang memperoleh DID/Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan di tahun 2023 ini. Fraksi Partai Golkar berharap Bupati dan Wakil Bupati serius mengoptimalkan semua potensi untuk bisa mendapatkannya.
Pada tahap pertama tahun 2023 ini, pemerintah pusat menyediakan DID untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan sebesar Rp 4 triliun dari total Rp 8 triliun yang dianggarkan, sesuai Perpres 130 tahun 2022.
“Kita bisa tiru Pemko Medan yang pada tahun 2022 tidak mendapatkan DID reguler, tetapi memperoleh DID untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan sebesar Rp11,5 miliar,” terang Andes Mar Siregar.
Mundur
Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel sangat menyayangkan selama kepemimpinan Bupati Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Assaf Dongoran banyak penjabat yang mengundurkan diri.
Seperti mundurnya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Di tahun 2023 dan ke depannya, kejadian yang dapat memberi dampak kesan kurang baik bagi kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran ini diharap tidak terulang lagi.
Karena kejadian seperti ini sangat tidak lazim dalam kepemimpinan daerah. Roda pemerintahan diharap berjalan dengan baik dan terbangun suasana harmoni tanpa ada yang merasa terzolimi maupun tersakiti.
Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran sangat diharapkan bisa kompak berkolaborasi dengan semua stakeholders.
Segera isi jabatan-jabatan kosong sesuai kapasitas, kapabilitas dan kompentensi aparatur yang akan ditempatkan untuk mengisinya. Bukan dengan pendekatan kekerabatan atau pendekatan tertentu lainnya.
Program Non APBD
Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel meminta Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran lebih rajin menjumpai dan mengupayakan program pembangunan dari Pemprov Sumut dan Pemerintah Pusat bisa dibawa ke Tapsel. Sebagaimana yang selama in idilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya.
“Buktikanlah keseriusan membangun Tapsel dengan menghadirkan berbagai program dari luar APBD. Pemkab Tapsel harus mengejar dan menghadirkan program tugas perbantuan/dekonstrasi.Di tahun 2022, program dari luar APBD itu relatif sangat minim,” ujarnya
Revisi RPJMD
Fraksi Partai Golkar menyarankan kepempimpian Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran agar merevisi target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tapsel tahun 2021-2026.
Saat ini Pandemi Covid-19 telah melandai dan PPKM sudah dicabut. Sementara RPJMD Tapsel 2021-2026 disusun di saat puncak Pandemi Covid-19 yang ketika itu diprediksi akan berlangsung bertahun-tahun.
Rencana capaian target program dibuat sangat rendah seperti IPM 70,12 sampai 71,95 yang dirancang rata-rata tumbuh 0,37 poin. Sedangkan pada RPJMD 2016-2020 sebesar 67,89 sampai 67,94 karena dirancang rata-rata tumbuh 0,46 poin. Realisasinya 67,89 sampai 70,12 atau tumbuh melebihi target dengan rata-rata 0,56 poin.
Demikian juga target penurunan kemiskinan pada RPJMD 2021-2026 dari 8,47 sampai 8,34 persen karena dirancang turun sangat rendah yakni 0,03. Sedangkan di RPJMD 2016-2020 realisasi rata-rata turun per tahunnya 0,67 persen.
“Tahun 2023 inilah waktu yang tepat melakukan revisi RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku,” harapnya.
Keuangan Daerah
Covid sudah melandai dan pendapatan negara dua tahun berturut-turut melebihi target. Tahun 2021 mencapai 114,9 persen dan tahun 2022 sebesar 115,9 persen.
Kondisi keuangan negara yang membaik ini berimplikasi terhadap pendapatan daerah dari realisasi pembayaran dana bagi hasil. Royalti dan pajak lainnya dibayarkan, sehingga penerimaan keuangan daerah bertambah signifikan
Krena itu pada P-APBD 2023 dan APBD 2024 nanti diharapkan program yang disusun bisa lebih memenuhi unsur keadilan dan pemerataan apalagi untuk daerah yang jauh dari pusat ibu kota Sipirok.
Catatan tahun 2022 dan harapan tahun 2023 ini disampaikan Fraksi Partai Golkar sebagai perwujudan Tupoksi selaku perpanjangan Partai Golkar di DPRD Tapsel.
“Juga sebagai pertanggungjawaban Golkar sebagai salah satu partai pengusung utama Doly dan Rasyid di Pilkada Tapsel tahun 2020. Sekaligus juga sebagai pertanggungjawaban kami kepada rakyat,” tutup Andes. (a05)
