BATUBARA (Waspada): Aktualisasi mensosalisasikan di aspek pendidikan atau di sekolah maupun masyarakat solusi mengatasi kekerasan pada waktu dulu.
Hal itu dikemukan Ketua Komisi II DPR RI H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si.,MT melalui zoom meting pada sosialisasi Pancasila bersama BPIP- Komisi II DPR RI mengambil tema “Gotong Royong Membumikan Pancasila” di Aula Pertemuan Grand Malaka Hotel Jln Imam Bonjol Labuhanruku, Kecamatan Talawi, Senin (21/11).
Tenaga Ahli Komisi II DPR RI Abrizal, S.E menegaskan BPIP salah satu badan mitra kerja komisi, selain beberapa kementerian dan lembaga terkait, termasuk membahas pengangkatan P3K dan bertambahnya provinsi di Indonesia kini menjadi 38.
“Kesibukan menjalankan agenda negara ini.Beliau (Ketua Komisi II DPR RI) tidak dapat hadir dan menyampaikan melalui zoom meting,” ujarnya.
Berbicara Pancasila lanjut Abrizal Indonesia terdiri banyak suku.Menjaga keutuhan bangsa, Pancasila sebagai alat perekat, “Bhineka Tunggal Ika”, walau berbeda-beda tapi tetap satu jua.
“Di sini Pancasila tidak sekedar dihafal, namun dapat diresapi dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan demokrasi Pancasila yang terdiri dua pundamental di batang tubuh Pancasila yakni pundamental moral dan politik yang termatup dalam Sila Pancasila.
Bukan Gampang
Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dr. Irene Camelyn Sinaga, AP., M.Pd dalam paparannya mengatakan setelah merdeka di susun secara sistimatis undang-undang, namun rumusannya, apakah sudah tercapai di lima sila.
Menurutnya ia sudah bekerja mulai di Sumut, Sumsel dan kini di BPIP banyak berkunjung diberbagai daerah, termasuk NTT, namun kondisi wilayahnya sangat mengejutkan sebab berbeda dengan daerah lain.
“Ini sempat kita kabarkan, namun mendapat jawaban bukan gampang menyelesaikan banyak hal, termasuk selaku direktur di BPIP pun tak bisa. Kenapa saya harus marah,” ujarnya.
Namun sebaliknya di satu sisi, daerah yang dulu dikenal daerah santet kini telah maju, tidak ada perbedaan antara pedesaan dengan kota. Sebab dinilai adanya keseimbangan.
” Di sini keseimbangan itu ada. Jika 100 atau 200 orang mau merubahnya baik di Batubara sendiri jika nanti jadi DPR maupun di pemerintahan ” ujar Irene kelahiran P Siantar tahun 1974 mencontohkan.
Selain itu, turut juga sebagai nara sumber dari KPU Batubara Mukhsin Khalid, Sekretaris DPD Golkar, Khairial dan dari unsur dosen.
Hadir Ketua dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Batubara, Rohadi dan Rizky Aryetta, ormas, mahasiswa, kader dan simpatisan Partai Golkar maupun unsur pemerintah.(a.18)
