P.SIDEMPUAN (Waspada): Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Syahrul M. Pasaribu, ‘turun gunung’ mengkonsolidasi semua potensi Golkar di Tabagsel utamanya di Tapanuli Selatan dan Padang Sidempuan.
Tujuannya agar tahun 2024 nanti Partai Golkar bisa memenangkan semua jenis dan tingkatan kontestasi Pemilu serentak di Tapanuli Bagian Selatan.
Konsolidasi itu antara lain dilaksanakan pada saat buka puasa bersama pengurus DPD Partai Golkar Tapsel dan 15 Pimpinan Kecamatan (PK) di Nays Dream Cafe Jalan Baru Sidimpuan By Pass, Sabtu kemarin.
Hadir Wakil Bupati Tapsel yang juga Wakil Ketua Golkar Sumut Rasyid Assaf Dongoran, Ketua Wantim Golkar Tapsel Ja’far Syahbuddin Ritonga, Ketua Golkar Tapsel Rahmat Nasution beserta seluruh pengurus kabupaten dan kecamatan. Hadir juga para anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel.
Syahrul mengatakan, Tapsel sekarang ini mengalami sejumlah masalah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dari semua pihak.
Seperti rendahnya serapan anggaran tahun 2022 dan meningkat tajamnya prevalansi stunting yang membuat Tapsel tertinggi se Sumatera Utara.
Kesejahteraan atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turun peringkat. Padahal sejak tahun 2018, kemampuan keuangan Pemkab Tapsel sangat memadai.
Kepada seluruh fungsionaris Partai Golkar, pengurus kecamatan dan aggota Fraksi PG DPRD Tapsel, Syahrul minta perkuat soliditas. Rapatkan barisan, laksanakan tupoksi sesuai arahan partai.
Selalu berada di tengah rakyat. Pandai memanfaatkan momentum sesuai regulasi. Tujuannya, agar Golkar semakin dicintai rakyat dan elektabilitas partai meningkat.
Sementara Ketua DPD Partai Golkar Tapsel Rahmat Nasution mengatakan, 12 tahun berlalu, baru tahun 2022 serapan anggaran paling rendah yaitu sekitar 80 persen. Ini mengakibatkan terjadinya ledakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sangat fantastis, mencapai Rp348 miliar.
Perlu diketahui, pada tahun 2010 serapan anggaran Pemkab Tapsel 88,81 persen. Tahun 2011 sebesar 91,50 persen, 2012 sebesar 87,98 persen, 2013 sebesar 89,55 persen, 2014 sebesar 89,47 persen. Tahun 2015 sampai 2021 atau tujuh tahun terakhir selalu di atas 90 persen.
“Tahun 2022, ratusan miliar dana Pemkab Tapsel menganggur (idle) di bank. Dari keadaan itu tidak satu orangpun yang diuntungkan, malah rakyat dirugikan akibat ditundanya realisasi pembangunan,” terang Rahmat.
Padahal, dengan kafasitas fiskal Tapsel yang relatif sudah baik, termasuk bila dibandingkan dengan daerah tetangga, seharusnya lebih banyak prestasi yang digapai. Namun faktanya, di 2022 kemarin banyak prestasi menurun dari yang pernah diraih Tapsel sebelumnya.
IPM Tapsel turun peringkat dari 20 ke 21 dari 33 kabupaten/kota se Sumut. Tahun 2023 ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah utamanya pengelolaan keuangan, tidak mendapat Dana Insentif Daerah (DID). Sebelumnya, tujuh tahun berturut-turut, penghargaan itu selalu diraih Tapsel.
“Terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, berkat kinerja baik yang tersistem sejak tahun-tahun sebelumnya, siapapun Bupati, WTP itu hampir dapat dipastikan akan diperoleh Tapsel setiap tahunnya. Termasuk untuk LKPD tahun 2022, kita yakin tetap WTP,” ujarnya.
Paling miris, kata Rahmat, tahun 2022 lalu Tapsel paling tinggi prevalansi stunting di Sumut. Peringkat ke 33 dari 33 kabupaten dan kota. Padahal di tahun 2021 berada di peringkat 21.
“Tahun-tahun sebelumnya stunting atau anak gizi buruk itu tidak pernah menjadi masalah yang krusial di Tapsel. Ini data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
Dari kondisi sangat miris itu, tahun 2023 ini Pemkab Tapsel mendapat anggaran Rp15 miliar untuk percepatan penurunan stunting melalui DAK Fisik. Hal ini sesuai Peraturan Presiden No.130 tahun 2022 tentang rincian APBN 2023.
Menurut Rahmat, ini bukan hal yang patut untuk dibanggakan. Karena bantuan itu didapat akibat meningkatnya prevalansi stunting atau anak gizi buruk di Tapsel.
Sangat disayangkan juga, tahun 2021 kemarin Menteri Desa telah menerbitkan Peraturan Nomor 7 tertanggal 24 Agustus 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022.
Salah satu prioritas itu adalah penanganan stunting menggunakan Dana Desa atau APBDes 2022. Tetapi hal itu diabaiakan, justru sebagian Dana Desa dipakai untuk program Tanaman Obat Keluarga (Toga).
“Mungkin kebijakan inilah antara lain yang menaikkan angka prevalansi stunting Tapsel hingga menjadi yang tertinggi di Sumut,” sebut Rahmat.
Kepada seluruh pengurus dan kader Golkar Tapsel, dimintanya agar pandai dan cerdas menyikapi berbagai kondisi miris yang terjadi saat ini.
Instruksi
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Tapsel Rahmat Nasution menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel untuk bersikap.
Anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi C, diinstruksikan fokus dan serius memantau penanganan stunting. “Kita malu sering diejek Kabupaten Gizi Buruk atau KGB,” katanya.
Rahmat berpendapat, prevalansi stunting tahun 2022 tertinggi di Sumut akibat program dan sistem penanganannya yang menyalahi sejak awal. Antara lain tidak mempedomani Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting secara holistik dan integratif melalui berbagai Program di OPD terkait.
Tidak menempatkan Wakil Bupati sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) seperti dimaklumatkan turunan Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 yaitu Peraturan BKKBN No.12 tahun 2021.
Regulasi itu diabaikan oleh Bupati Tapsel dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang TPPS yang sampai saat ini tetap menghunjuk Sekda sebagai Ketua TPPS.
Untuk anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi B dinstruksikan fokus dan serius mengawal penggunaan anggaran. Agar SiLPA yang meledak fantastis di tahun 2022 tidak terulang lagi di tahun ini
Kepada anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi A, Rahmat instruksikan agar fokus mengawasi penggunaan Dana Desa agar tidak mubajir dan kurang tepat sasaran.
Seperti penggunaan Dana Desa di tahun 2022 untuk membeli bibit Toga ke luar daerah. Padahal bibit tersebut banyak tumbuh dan ditemukan di Tapsel.
Bimtek dan pembelian bibit Toga yang menggunakan Dana Desa itu merupakan program Tim Penggerak PKK dengan Dinas PMD.
“Kasihan itu para Kepala Desa. Bertambah lagi beban kerja mereka, padahal itu di luar tupoksinya. Ingat, Togatidak ada diatur dan bukan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 dan 2023,” jelas Rahmat.
Prioritas penggunaan Dana Desa itu diatur di Permendes No.7 tahun 2021 dan No.8 tahun 2022. Anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi A wajib mengawal penggunaan Dana Desa di tahun 2023 ini.
Ketua Wantim Partai Golkar Tapsel Ja’far Syahbuddin Ritonga yang juga Direktur Pesantren Modern Darul Mursyid meminta pengurus dan kader mengutamakan tugas prioritas, sebagaimana instruksi yang telah disampaikan Ketua Rahmat Nasution
“Ingat. Kita memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan diperkuat instruksi Ketua Golkar Tapsel, tingkatkan konsolidasi dan tetaplah bersama rakyat,” pesannya.
Senada dikatakan Wakil Ketua Golkar Sumut yang juga Wakil Bupati Tapsel Rasyid Assaf Dongoran. Golkar harus lebih meningkatkan ritme gerakan agar bisa memenangkan Pemilu 2024.
“Tentang kondisi pemerintahan Tapsel saat ini, silahkan soroti sesuai data, fakta dan jangan lupa berikan solusi. Jangan mengada-ada, agar kita tidak dicap ‘aneh’ seperti kader partai lain. Jika saya ditanya, saya lebih baik diam,” ujarnya. (a05)
