PEMATANGSIANTAR (Waspada.id): Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyambut baik pelaksanaan entry meeting atau taklimat awal pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) V BPK RI, Kamis (2/3/2026).
Dia menilai kegiatan sebagai langkah strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance. Pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat sistem pengawasan internal guna memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mendukung proses pemeriksaan oleh BPK RI secara terbuka dan kooperatif. Ini bagian dari upaya kami meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” ucapnya usai mengikuti kegiatan melalui virtual daring di Command Center Balai Kota Pematangsiantar.
Wesly bilang, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dia berharap hasil pemeriksaan nantinya tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga rekomendasi konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.
“Entry meeting menjadi tahapan penting sebelum dilakukan pemeriksaan terperinci terhadap laporan keuangan daerah. Melalui proses ini, setiap pemda dapat mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan secara optimal, sehingga proses audit dapat berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang kredibel,” katanya seraya berharap Pemko Pematangsiantar dapat mempertahankan Opini WTP.
Entry meeting itu sendiri terpusat di Gedung Merah Putih BPK RI Jakarta, dihadiri gubernur serta Ketua DPRD Provinsi dari wilayah Sumatera dan Jawa. Agenda tersebut menjadi tahap awal dimulainya proses audit atas LKPD TA 2025 melalui penyerahan surat tugas pemeriksaan kepada kepala daerah.
Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menuturkan pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya bertujuan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun juga harus menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selain itu, isu penguatan kemandirian dan ketahanan fiskal daerah menjadi fokus utama pembahasan dalam entry meeting. Itu dinilai penting, mengingat tantangan ekonomi yang dinamis serta tuntutan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Pemda diharapkan mampu mengoptimalkan potensi PAD serta meningkatkan efisiensi belanja. (Ata)
