TEBINGTINGGI (Waspada): Dibukanya akses pintu Tol Pematangsiantar dan Tanjungbalai menjadi tantangan bagi Tebingtinggi untuk berbenah sehingga diperlukan sumbangsih dari berbagai elemen masyarakat.
“Tantangan Tebingtinggi pasti lebih besar jika telah bukannya akses tol Pematangsiantar dan Tanjung Balai. Banyak efek yang akan dipengaruhinya,” kata Pj Wali Kota Tebingtinggi Moettaqien Hasrimi saat menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Teknokratik RPJMD di aula Bappeda Jalan Delima, Selasa (11/6/2024).
Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota juga menyampaikan kegiatan yang diselenggarakan Bappeda dalam penyusunan Teknokratik RPJMD merupakan turunan dari Pusat. Kota Tebingtinggi harus dapat menyesuaikannya dengan menerapkan visi dan misi yang telah disusun oleh Bappeda.
“Penyusunan Teknokratik RPJMD telah mengacu dari Pusat. Bappeda dapat menyerahkan drafnya ke peserta khususnya beberapa Bakal Calon (Balon) yang diundang agar menyamakannya dalam pembuatan visi dan misinya,” ucapnya.
Pj Wali Kota kembali mengingat agar dalam pembahasan nantinya yang menjadi perhatian serius yakni Tebingtinggi mampu menjadi kota hunian.
“Tebingtinggi tidak jauh lagi jaraknya dari kabupaten kota yang ada di Sumut karena sudah ada akses Tol. Untuk itu, langkah awal harus dijadikan tempat persinggahan atau hunian, karena dianggap nantinya mampu meningkatkan perekonomian,” harapnya.
Selain itu, Pj Wali Kota juga menyoroti ketahanan pangan yang lahannya semakin sempit akibat dijadikan rumah oleh warga.
“Lahan sawah semakin sempit. Ini juga harus dipikirkan untuk mempertahankan adanya lahan pangan,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Erwin Dammanik yang mengatur sosialisasi ini untuk membuat rancangan RPJMD 2025 yang menggambarkan tentang Kota Tebingtinggi.
“Tantangan trend demografi, Tebingtinggi saat ini lebih banyak jumlah perempuan. Pertumbuhan penduduk pasti akan meningkat dan fasilitas pendidikan harus diperhatikan,” katanya.
Dijelaskannya, kegiatan ini juga bentuk dukungan fokus kebijakan nasional menurunkan stunting, kemiskinan, pengendalian inflasi, gas rumah kaca dan pertumbuhan ekonomi.
“Aspek yang perlu didiskusikan menjadi acuan terhadap kebijakan pusat,” tutupnya.(a37)
