BESITANG (Waspada): Camat Besitang, Irham Effendi, memanggil Kades dan Sekdes Desa Bukit Selamat, termasuk Pendamping Desa, Senin (19/5), untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan BLT DD T.A 2024.
Hadir dalam pertemuan di ruang kerja camat, yakni Kasi Pemerintahan, Jhon Purba, Kades Bukit Selamat Arko Rahnanda Sagala, Sekdes Susana Dewi, serta dua orang petugas Pendamping Desa, Yunita Heriani, dan Nita.
Irham memanggil Kades, Sekdes, serta dua Pendamping Desa merespon pemberitaan Waspada terkait dugaan penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) T.A 2004 untuk 87 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dalam pertemuan tersebut, camat meminta klarifikasi dari Sekdes apa penyebab atau kendala sehingga BLT DD pada tahun 2024 disalurkan pada tahun 2025. “Tolong nanti buat laporannnya secara tertulis,” pinta H. Irham Effendi.
Kemudian, kepada kedua Pendamping Desa, camat meminta tanggapannya terkait dengan permasalah ini. Namun, kedua Pendamping Desa yang seyogianya bertugas menjalankan fungsi pengawasan tidak banyak memberikan komentar.
Sementara, Sekdes menjelaskan, jumlah KPM tahun 2024 sebanyak 87, kemudian pada bulan Februari BLT sudah disalurkan kepada 47 KPM, selebihnya 39 KPM disalurkan Mei 2025. Ada pun; seorang KPM, Hazmah, saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan BLT-nya segera diserahkan.
Saat ditanya kenapa BLT tahun 2024 yang lalu baru disalurkan kepada KPM pada tahun 2025, Sekdes Susana Dewi ketika itu menyatakan ada kendala, namun ia enggan berterus terang menjelaskan apa kendala yang dihadapi pihak desa pada saat itu.
Sementara Kades Arko Rahnanda Sagala yang juga hadir dalam pertemuan klarifikasi saat ditanya dari mana sumber dana untuk pembayaran BLT buat 87 KPM untuk termin terakhir, menjelaskan masih menggunakan anggaran DD tahun 2024.
Keterangan Kades berbeda dengan pengakuan Sekdes saat dikonfirmasi sebelumnya. Sekdes saat dikonfirmasi terkait dari mana sumber dana pembayaran BLT bulan Oktober sampai Desember, tak menyebutkan bersumber dari DD. “Bayarnya pakai dana kami,” ujar Sekdes tanpa menyebut siapa kami yang ia maksud.
Masalah sumber dana pembayaran BLT untuk termin terakhir 2024 masih misteri. Karenanya, beberapa pihak mendesak aparat penegak hukum agar turun melakukan audit investigasi, karena tak menutup kemungkinan ada aroma rasuah. Warga juga meminta anggaran BLT DD dari T.A 2020 s.d 2024 diusut tuntas.(a10)
