Terkait Seleksi PPPK, Pembab Madina Diminta Memberi Penjelasan Regulatif

  • Bagikan
Abyadi Siregar Direktur MATA Pelayanan Publik. Waspada/Ist
Abyadi Siregar Direktur MATA Pelayanan Publik. Waspada/Ist

PANYABUNGAN (Waspada): Pemkab Madina diminta memberi penjelasan berbasis regulatif terkait dugaan kecurangan dalam proses seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diprotes ratusan peserta.

Permintaan itu disampaikan Abyadi Siregar, Direktur MATA Pelayanan Publik, NGO konsultan dan pengawas pelayanan publiik menanggapi konfirmasi wartawan, Selasa (26/12).

Menurutnya Pemkab Madina harus bisa menjelaskan secara detail bagaimana proses seleksi itu dilakukan, termasuk soal pemberian tambahan nilai melalui Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dilakukan Pemda apakah sudah sesuai Kepmendikbud No: 298 tahun 2023 tentang Pedoman SKTT PPPK Guru Tahun 2023?.

Sesuai regulasi, Pemda memang diberi peluang memberi nilai tambahan sesuai Kepmendikbud, yang menjelaskan, bahwa dalam rangka optimalisasi hasil kompetensi teknis bagi pelamar PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru, instansi daerah dapat melaksanakan SKTT, selain Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) melalui Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Diuraikan bahwa, dalam proses penilaian melalui SKTT itu, yang dilakukan adalah mengamati perilaku profesionalisme guru. Pokok substansi pengamatan perilaku profesionalisme guru terdiri atas: kematangan moral dan spiritual; kematangan emosional; keteladanan; interaksi pembelajaran dan sosial; keaktifan dalam organisasi profesi; kedisiplinan; tanggung jawab; perilaku inklusif; kepedulian terhadap perundungan; dan kerja sama dan kolaborasi.

“Dari hasil pengamatan ini, kemudian akan keluar nilai SKTT.Tapi persoalannya adalah, kenapa ada peserta yang mengeluh, bahwa setelah melalui penilaian SKTT yang dilakukan Pemda, nilai yang diperolehnya saat ujian CAT justru berkurang.

“Di sisi lain, ada sejumlah peserta yang nilai hasil ujian CAT dibilang tak terlalu tinggi, namun dinyatakan lulus seleksi PPPK. Inilah letak persoalannya. Karena itu Pemkab Madina terutama Dinas Pendidikan harus bisa menjelaskan masalah ini berdasarkan Kepmendikbud No 298/2023,” ucap Abyadi Siregar.

Abyadi Siregar juga menyarankan, sebaiknya seluruh para peserta calon PPPK itu melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Penyampaian laporan ini dimaksudkan untuk membuka dugaan tindakan maladministrasi yang terjadi dalam proses seleksi PPPK. Karena itu ia juga berharap Kejaksaan dan Kepolisian harus turun tangan untuk menyelidiki persoalan dalam seleksi PPPK ini sehingga tidak ada simpang siur informasi.(a.32)

  • Bagikan