DOLOKSANGGUL (Waspada): Meningkatkan kualitas pengawasan dan partisipasi dalam kesuksesan Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar Rapat Kelompok Kerja (Pokja) di Aula Kantor Sekretariat Bawaslu Humbahas, Selasa (15/10/2024).
Rapat kerja tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Bawaslu Humbahas, Henri W Pasaribu didampingi Anggota, Eduard B. Sianturi dan Efrida Purba bersama dengan Koordinator Sekretariat Bawaslu Humbahas, Robinson Hasugian juga dihadiri oleh Instansi Pemkab Humbahas, Dandim 0210 TU, Kepolisian dan juga Kejaksaan.
Ketua Bawaslu Humbahas pada kesempatan itu menyampaikan bahwa meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 diperlukan peran serta dari berbagai pihak untuk mendukung tugas pengawasan oleh Bawaslu Humbahas.
“Melihat hasil pengawasan Pilkada dan Pemilu yang telah berlalu bahwa rawan terjadi pelanggaran oleh ASN. Tidak tergolong banyak tetapi selalu ada. Untuk itu, melalui Pokja ini, semua anggota pokja turut berperan guna meminimalisir angka pelanggaran tersebut,” ujarnya.
Kata Henri, pengawasan tidak hanya terkait netralitas saja, tetapi juga isu-isu negatif agar turut menjadi fokus pengawasan bersama. Terutama dalam tahapan Kampanye yang sedang berlangsung saat ini, banyak hal yang akan menjadi fokus pengawasan kita, netralitas, isu sara dan juga ujaran kebencian
Senada dengan itu, Eduard B. Sianturi, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Humbahas ini menyampaikan bahwa dalam masa tahapan kampanye yang sedang berlangsung saat ini rawan terjadi pelanggaran oleh ASN dan TNI-Polri.
Untuk menghadapi ini personel Bawaslu itu sangat minim, sehingga kehadiran Pokja ini sangat penting guna mendukung tugas pengawasan Pilkada 2024. “Jadi kehadiran bapak ibu di sini adalah untuk mendukung dan menjadi bagian dari Bawaslu Humbahas untuk mengawasi setiap sisa tahapan Pilkada 2024 ke depan,” ujarnya.
Menekankan hal ini, Efrida Purba, anggota Bawaslu Humbahas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa ini menyampaikan bahwa pokja ini menjadi wadah yang mempersatukan persepsi kita masing-masing. “Kita sudah menjadi satu kesatuan dengan satu tujuan yang sama. Meminimalisir angka pelanggaran dilingkungan ASN dan juga mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2024,” ujarnya.
Melalui kelompok kerja ini, lanjut Efrida, harus ada output yang didapat dan laksanakan ke depannya. “Bapak ibu yang hadir saat ini harus menjadi salah satu garda Bawaslu dalam pengawasan Pilkada 2024. Tugas kita tidak hanya menghindari untuk tidak melanggar, tetapi juga turut serta mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran sesuai dengan pokja dimaksud,” tuturnya.
Lebih lanjut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Humbahas, Drs. Robinson Hasugian menjelaskan bahwa ada beberapa Kelompok Kerja yang kita miliki dimana masing-masing anggotanya terdiri dari instansi pemerintah, kepolisian, Kejaksaan dan juga Bawaslu. Masing-masing Pokja akan bekerja sesuai dengan jenis pokjanya. Pokja-pokja dimaksud meliputi Pokja Netralitas ASN dan TNI-Polri, Pokja Isu-isu Negatif dan Pokja Kampanye dan Alat Peraga Kampanye. (cas)
