KISARAN (Waspada): Rapat paripurna HUT ke-76 Kab Asahan, diwarnai unjuk rasa penolakan rehab Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Asahan mencapai Rp2,2 Miliar, Selasa (15/3).
Unjuk rasa itu dilakukan di Kantor DPRD Asahan saat paripurna berlangsung, diwarnai adu mulut dengan petugas, karena memblokir jalan sehingga terjadi macet panjang.
“Kami sudah setengah jam aksi di sini tapi tak diberi masuk. Tak ada yang menerima aksi kami. Mohon izin kami blokir sementara jalan ini,” kata Yogi Ginting, ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Asahan.
Menurut Yogi, unjuk rasa itu meminta pembatalan rencana rehab Rumdin Bupati Asahan sudah beberapa kali dilakukan namun tak pernah ditanggapi oleh pejabat terkait.
“Jadi kedatangan kami kemari sebenarnya ingin menanyakan mengapa DPRD dan Bupati Asahan ini sepakat adanya rehab rumah dinas ini memakai uang rakyat. Kami juga sudah kumpulkan uang koin/receh dari masyarakat untuk membantu biaya rehab rumah dinas itu,” kata Yogi.
Rumdin Bupati Asahan saat ini masih layak dan tidak menjadi prioritas, tapi kebutuhan rakyat di tengah pandemi sebaiknya diutamakan.
“Tahun lalu rehab rumah dinas juga Rp600 juta. Jadi yang tahun ini Rp2,2 Miliar untuk rehab atau bangun istana,” kata Yogi.
Sementara Kadis Kominfo Kab Asahan Syamsuddin, dihubungi Waspada, belum bisa memberikan tanggapannya terkait unjuk rasa itu, karena menghimpun data terkait dari OPD.
“Sabar ya, saya masih koordinasikan OPD terkait tentang datanya,” jelas Syamsuddin singkat. (a02/a19/a20)
