PANYABUNGAN (Waspada.id): Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Reformasi Mandailing Natal (Madina) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD dan Bupati Madina, Senin (03/11/2025). Aksi ini menyoroti berbagai permasalahan perkebunan di wilayah Pantai Barat Madina.
Massa aksi tiba di kantor DPRD Madina dengan membawa bendera One Piece, dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait banyaknya masalah yang terjadi di sektor perkebunan di wilayah Pantai Barat.
Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, bersama anggota DPRD lainnya, menyambut langsung massa aksi. Di hadapan pengunjuk rasa, Erwin Efendi Lubis menegaskan bahwa pihak legislatif akan mencari solusi yang tidak merugikan pemerintah dan masyarakat, serta tetap membuka peluang investasi.
“DPRD akan segera mencari solusi terbaik dalam permasalahan ini. Kami akan meminta ketegasan dan tindakan kepada perusahaan perkebunan sawit yang nakal,” tegasnya.
Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Reformasi Madina menyampaikan 15 tuntutan, antara lain:
1. Mendesak Bupati Madina untuk mengukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) seluruh perkebunan sawit di wilayah Pantai Barat.
2. Meminta pemerintah daerah mengaudit seluruh HGU perusahaan karena diduga izin yang dimiliki tidak sesuai dengan laporan perusahaan kepada pemerintah.
3. Menuntut pemerintah daerah bertindak tegas terhadap PT. Palmaris, PT. Gruti Lestari, PT. Rendi, dan PTPN IV yang diduga belum merealisasikan hak plasma kepada masyarakat.
4. Meminta Bupati Madina untuk mengaudit semua ketua koperasi sawit terkait pengelolaan plasma dan status kepemilikan plasma, karena diduga banyak ketua koperasi yang berkolusi dengan perusahaan.
5. Meminta pemerintah daerah transparan terkait jumlah dana CSR setiap perusahaan dan realisasinya.
6. Meminta Dinas Lingkungan Hidup mengevaluasi laporan AMDAL dan UKL-UPL perusahaan, karena diduga kuat seluruh perusahaan melanggar aturan lingkungan.
7. Meminta pemerintah daerah menindak perusahaan yang mengalihfungsikan kawasan hutan mangrove menjadi perkebunan sawit.
8. Menuntut pemerintah daerah transparan terkait pembayaran pajak air bawah tanah dan air permukaan.
9. Meminta pemerintah daerah mengevaluasi seluruh perusahaan yang memiliki truk CPO terkait seringnya terjadi tumpahan minyak CPO di jalan yang membahayakan pengguna jalan.
10. Meminta komitmen Bupati Madina untuk segera menyelesaikan permasalahan HGU dan plasma perusahaan sawit di Pantai Barat Madina, sesuai dengan instruksi Presiden.
11. Meminta Bupati Madina untuk menghentikan aktivitas pabrik kelapa sawit PT. Palmaris karena hingga saat ini diduga izinnya belum lengkap.
12. Menuntut bupati mempertahankan kedaulatan Madina terkait batas wilayah dengan Tapanuli Selatan.
13. Meminta kepada bupati agar tidak ada kolusi antara pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan sawit di Pantai Barat Madina.
14. Meminta Bupati Madina untuk mundur apabila tidak mampu menyelesaikan permasalahan sawit di Pantai Barat Madina.
15. Meminta komitmen DPRD Madina untuk mengawal permasalahan ini sampai tuntas sampai hak rakyat diberikan oleh perusahaan sawit di Pantai Barat.
Setelah mendengarkan jawaban dari Ketua DPRD Madina, massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Madina.(id100)
