PALAS (Waspada): Ketua Aliansi Penyelamatan Indonesia (API) Kabupaten (Padanglawas (Palas), Pasti Tua Siregar, meminta dan mendesak unit pemberantasan pungli (UPP) sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Palas mengusut dugaan Pungli rekrutmen PPK dan PPS Pemilu 2024.
“Tim Saber Pungli sudah seharusnya mengetahui sejak dini dugaan Pungli PPK dan PPS yang sejak beberapa bulan terakhir telah ramai diperbincangkan masyarakat Palas,” ucap Pasti Tua Siregar, Selasa (7/2).
Ia mengaku sangat kecewa atas kinerja aparat penegak hukum (APH) khususnya UPP Saber Pungli Palas yang seolah tutup mata dan tutup telinga terhadap persoalan itu.
“Miris apabila APH mengandalkan aduan dan meminta bukti-bukti kepada masyarakat adanya dugaan pungli, lantas buat apa mereka digaji kalau masyarakat yang bekerja,” tegas Pasti Tua.
Ia juga mengingatkan, persoalan dugaan pungli rekrutmen PPK dan PPS itu diduga kuat telah terjadi. Sebab, aktivis mahasiswa juga telah beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa ke Kejari Palas dan KPU Sumut bahkan ke DKPP RI di Jakarta.
Untuk itu, ia meminta dan berharap APH menindaklanjuti tuntutan aktivis mahasiswa tersebut. Salah satunya membentuk tim pencari fakta terkait dugaan pungli rekrutmen PPK dan PPS di Palas yang mencapai Rp5 miliar.
Ia menambahkan, langkah awal yang bisa dilakukan tim nantinya dari hasil tahapan seleksi tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) dan hasil test wawancara calon anggota PPK.
Katanya dalam kedua seleksi itu terdapat beberapa kejanggalan. Seperti di Kecamatan Barumun Baru, peserta dengan nilai tertinggi 1 dan 2 hasil seleksi CAT dikalahkan peringkat 11 pada tes wawancara.
“Peserta yang kalah tersebut langkah awal bagi APH untuk menggali informasi. Apakah benar karena tidak sanggup membayar sesuai informasi yang beredar, begitu juga pada 16 kecamatan lainnya terdapat kasus yang sama,” ucapnya.
Pasti Tua Siregar menambahkan, langkah bagi APH juga bisa dari informasi terbaru yang beredar di tengah masyarakat. Dimana, adanya anggota PPS yang telah dilantik namun masih aktif sebagai pengurus salah satu partai politik.
Kemudian, adanya dugaan suami istri yang terpilih sebagai anggota PPS, adanya anggota PPS yang dilantik tidak berdomisili atau bukan warga desa setempat. Begitu juga, adanya PPS yang ber ijazah SLTA dikalahkan peserta yang berijazah SLTP serta adanya anggota PPS yang dilantik masih aktif sebagai aparat desa dan penyuluh keagamaan.
“Kita berharap APH di daerah ini menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional dan menuntaskan kasus dugaan pungli PPK dan PPS di Palas,” harapnya.
Ketua UPP Saber Pungli Padang Lawas , Wakapolres Kompol JW.Sijabat, saat dimintai keterangannya melalui sambungan telepon terkait dugaan pungli tersebut, mengatakan untuk pembuktian adanya pungli harus ada pembuktian berupa tangkap tangan. Berhubung Wakapolres tengah dalam kondisi pemulihan kesehatan belum bisa berkomentar lebih.
Sementara itu, Wakil ketua UPP Saber Pungli Palas, Harjusli Fahri Siregar, Rabu (8/2) saat diminta keterangannya terkait dugaan pungli rekrutmen PPK dan PPS serta harapan aktivis mahasiswa untuk dibentuknya tim pencari fakta menuntaskan persoalan dugaan itu, belum bersedia memberikan keterangan apapun sebelum ada delegasi dari Ketua UPP Saber Pungli.
“Untuk menanggapi dugaan tersebut, saya belum bisa memberikan keterangan sebelum ada delegasi dari pak Wakapolres,” ucap Harjusli Fahri Siregar. (CMS)
