MEDAN (Waspada.id): Wakil Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH menghadiri Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (29/1/2027). Acara yang dibuka Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dengan pemukulan gong ini menjadi wadah penyelarasan perencanaan pembangunan antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Gubernur Bobby menekankan pentingnya keseriusan kepala daerah dalam mengawasi indikator pembangunan, mengingat 2027 menjadi momentum penilaian kinerja kepala daerah yang dilantik Februari tahun sebelumnya. Ia juga menyoroti dampak bencana banjir dan longsor serta pencabutan izin beberapa perusahaan besar terhadap capaian pembangunan.
“Monitoring RPJMD masing-masing daerah. Apakah bencana memengaruhi capaian RPJMD, khususnya di daerah terdampak bencana. Ada juga beberapa perusahaan besar yang izinnya dicabut, sehingga perlu benar-benar diperhatikan dampaknya terhadap tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator pembangunan lainnya,” ujar Bobby.
Selain itu, Gubernur meminta pemanfaatan maksimal dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tidak disesuaikan tahun 2026 untuk pemulihan pascabencana. “Manfaatkan dan maksimalkan TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini, terutama untuk pemulihan pascabencana dan dampak turunannya. Daerah juga diperbolehkan melakukan pergeseran anggaran, mengingat bencana banjir tahun lalu terjadi setelah pengesahan APBD 2026,” tambahnya.
Wabup Tiorita menyampaikan Pemerintah Kabupaten Langkat siap menindaklanjuti arahan tersebut dengan memaksimalkan penggunaan dana TKD untuk pemulihan pascabencana di wilayahnya. Diharapkan proses pemulihan berjalan optimal dan mendukung keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.(id27)
