Wabup Simalungun H Zonny Waldi bersama sejumlah pimpinan OPD saat mengikuti Rakor TPID bersama Kemendagri melalui aplikasi zoom meeting di ruang rapat Kantor Bupati Simalungun, Pamatangraya, Senin (04/03).(Waspada/ist).
SIMALUNGUN (Waspada): Bupati Simalungun diwakili Wakil Bupati (Wabup) H Zonny Waldi didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ramadhani Purba dan Kepala BPS Kabupaten Simalungun Sawaluddin Naibaho menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) bersama Kemendagri melalui aplikasi zoom meeting di ruang rapat Kantor Bupati Simalungun, Pamatangraya, Senin (04/03/2024).
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rangka membahas langkah kongkret pengendalian Inflasi Daerah untuk menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M.
” Harus waspada potensi inflasi di bulan Ramadhan, waspada terjadinya kenaikan harga secara umum pada momen bulan Ramadhan, dimana pada momen Ramadhan selalu terjadi Inflasi,” ucap Tito Karnavian.
Selanjutnya Mendagri menghimbau pemerintah daerah untuk menjaga ketersedian dan keterjangkauan harga di daerah dalam rangka menghadapi bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024.
” Tingkatkan kesiapsiagaan secara aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lakukan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait. Dan bagi Pemerintah Daerah yang berbatasan, melalui Satpol PP, melakukan koordinasi yang intensif,” pinta Mendagri
Sementara itu, Wabup menyampaikan, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan menjelang bulan puasa ini, seperti komoditas pangan atau bapokting (bahan pokok penting) mengalami kenaikan.
Untuk itu, Wakil Bupati perintahkan TPID untuk menjadwalkan koordinasi dengan dinas terkait guna mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi dan juga neraca pangan disampaikan setiap bulannya agar dapat terus diawasi .
” Laksanakan sidak pasar untuk mengetahui ketersedian bahan pokok dan juga harga bahan pokok di pasar,” harap Wabup.
Menurut Wabup, di Kabupaten Simalungun, produksi gabah menurun akibat alih fungsi lahan. ” Untuk itu kita harus meningkatkan kuota pupuk bersubsidi dan juga kita bisa memproduksi pupuk organik,” kata Wakil Bupati.(a27) .
