SIBOLGA (Waspada.id): Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia di Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kamis (20/02/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Deputi Ronny Ariuly Hutahayan, B.Com., M.Sc., bersama jajaran, termasuk Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan serta Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.
Dalam keterangannya, Ronny menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari percepatan penanganan pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Sibolga menegaskan bahwa hingga pekan lalu telah dibangun sebanyak 108 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 unit ditargetkan sudah dapat ditempati sebelum Hari Raya Idulfitri.
“Pemko Sibolga berkomitmen mempercepat penyelesaian pembangunan agar masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang layak dan aman,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa lokasi lama yang terdampak bencana tidak diperbolehkan lagi untuk pembangunan ulang maupun dihuni kembali, demi keselamatan warga. Namun, lahan tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk kegiatan berkebun.
Hunian tetap yang dibangun berada di lokasi strategis, dekat dengan fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, dan polsek. Pemerintah Kota Sibolga juga telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, antara lain jaringan listrik, air bersih, drainase, serta jalan lingkungan guna memastikan kenyamanan dan keberlanjutan permukiman baru tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan itu Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Denni Aprilsyah Lubis, S.T., M.Kom., Plt. Kepala Dinas PKPLH Kota Sibolga Abdul Karim Nasution, S.E., M.M., Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Sibolga Riwansyah, S.ST., M.M., serta tim kunjungan kerja deputi.
Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan pembangunan hunian tetap berjalan sesuai standar dan tepat sasaran. (Tnk)
