PEMATANGSIANTAR (Waspada): Wali Kota Pematangsiantar menekankan kepada camat dan lurah agar berkordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam menyelesaikan berbagai masalah masyarakat atau saling bersinergi.
“Mulai persoalan kesehatan, identitas kependudukan, hingga penyaluran air bersih serta infrastruktur,” tegas Wali Kota Susanti Dewayani saat kegiatan aksi 1 analisis situasi konvergensi percepatan penurunan stunting Pematangsiantar di ruang serbaguna Pemko, Jl. Merdeka, Kamis (7/3).
Menurut Wali Kota, hal-hal seperti itu menjadi fokus mereka agar mengetahui penyebab di dalam satu keluarga itu mengalami stunting.
“Para camat harapannya dapat menganalisa di mana sebenarnya benang merah dalam kasus stunting dalam keluarga,” imbuh Wali Kota.
Karena itu, lanjut Wali Kota, berkordinasi dengan pemangku kepentingan terkait sangat perlu melakukannya. “Sebab, bagaimanapun anak merupakan investasi bagi keluarga.”
“Penyelesaian stunting di Pematangsiantar akan menjadi salah satu bahan evaluasi perjanjian kinerja antara camat dengan wali kota,” tegas Wali Kota.
Pada kesempatan itu, Wali Kota menyinggung serapan anggaran tahun lalu untuk mencegah stunting yang mencapai 100 persen di kecamatan, namun outputnya perlu melihatnya benar atau tidak. “Stunting turun atau tidak, jangan-jangan tidak tepat sasaran.”
Wali Kota juga menekankan persoalan stunting akan menjadi bahan evaluasi perjanjian kinerja antara camat dengan wali kota. “Nanti kita lihat, berkurang atau tidak, jangan-jangan nambah, ini akan jadi bahan evaluasi.”
“Penanganan stunting akan relevan dengan kesejahteraan masyarakat nantinya. Untuk itu, mari bersama-sama dalam menangani stunting di Pematangsiantar. Butuh kerjasama kita dan komitmen yang tinggi diantara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pematangsiantar,” tegas Wali Kota.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Hasudungan Hutajulu dalam laporannya menyampaikan kegiatan itu bertujuan membantu program Pemko Pematangsiantar dalam menentukan program yang prioritas alokasinya guna menentukan perbaikan pelayanan akses lima kelompok sasaran terhadap intervensi spesifik dan sensitif.
Tampak hadir para camat dan lurah, pengurus TP PKK, Satgas stunting, sejumlah narasumber dan perwakilan BPJS Kesehatan.(a28)
