PEMATANGSIANTAR (Waspada): Warga Muhammadiyah Kota Pematangsiantar menyatakan sangat tersinggung dengan pernyataan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin yang menyudutkan dan bernada ancaman kepada Muhammadiyah.
“Warga Muhammadiyah sangat tersinggung dengan pernyataan yang sangat menyudutkan itu, apalagi sangat tendensius,” cetus Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Pematangsiantar H. Muhammad Amin Siregar melalui Wakil Ketua Zainal Siahaan, Rabu (26/4) sore.
Menurut Zainal, warga Muhammadiyah Pematangsiantar yang sangat menyesalkan pernyataan itu menyerahkan kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan harapan kepada penengak hukum pernyataan itu tidak perlu delik aduan, karena sudah menyangkut tindak pidana dan mengekpos di media sosial.
“Artinya, ada tidak ada yang mengadu, karena itu sudah pernyataan bentuk pidana, hendaknya aparat penegak hukum cepat mengambil tindakan. Jangan sampai nanti ketidak puasan masyarakat melihat hal-hal seperti ini jadi memunculkan emosi dan letupan-letupan di daerah,” tegas Zainal.
Zainal menegaskan pihaknya tidak mau seperti itu, meski memang PP Muhammadiyah sudah menyatakan agar warga Muhammadiyah tidak perlu emosional menghadapi hal seperti itu. “Tapi, pernyataan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya sudah lebih beretika.”
Karena itu, Zainal meminta aparat hukum cepat bertindak untuk meredam emosi warga Muhammadiyah. “Harapan juga kepada pembina kepegawaian secara nasional seperti Presiden, Kemendagri, BKN dan PAN RB, kiranya dapat bertindak cepat, karena Andi Pangerang Hasanuddin sebagai ASN yang tidak pantas menyampaikan pernyataan yang menyudutkan, menyatakan hal yang tidak terpuji dan tidak pantas sebagai ASN.”
“Jangankan sebagai ASN, sebagai bangsa Indonesia yang bermartabat sebenarnya tidak perlu ada pernyataan-pernyataan seperti itu,” tegas Zainal.
Menjawab pertanyaan, menurut Zainal, pernyataan yang beredar di media sosial dari salah seorang pegawai BRIN yang notabene sebagai ASN tidak pantas mempersoalkan tentang perbedaan 1 Syawal penetapan Hari Raya Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah.
“Seperti kita ketahui, Muhammadiyah jauh hari telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jumat (21/4), sementara pemerintah kan masih melalui sidang Isbat pada Kamis (20/4) untuk menentukan jatuhnya Hari Raya, tapi setelah sidang Isbat dan juga Rukyat, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1444 H pada Sabtu (22/4),” jelas Zainal.
Menurut Zainal, perbedaan Hari Raya antara Muhammadiyah dengan pemerintah sudah hal biasa dan tidak perlu lagi mempertentangkannya. “Tidak ada permasalahan sebenarnya, sudah berjalan berkali-kali, karena menurut Muhammadiyah, hak untuk menentukan 1 Syawal itu perbedaan metode saja.”
“Perbedaan itu kan hanya persoalan metode dan penentuannya memang belum ada titik temu, tapi kita dan saya pribadi punya keyakinan beberapa tahun ke depan pasti akan ada titik temunya persamaan, karena Muhammadiyah saat ini melakukan perhitungan Hisab, perhitungan melalui astronomi,” jelas Zainal.
Memang, lanjut Zainal, di dalam perintah melakukan puasa itu, Hadis Nabi menyatakan puasalah kamu dengan melihat bulan. “Bagi Muhammadiyah, pernyataan melihat di situ pengertiannya bukan melalui atau melihat dengan mata telanjang, tapi melihat dengan pemikiran, dengan ilmu.”
“Itu sebenarnya salah satu tugas BRIN dan sebagai lembaga bentukan pemerintah dan pembiayaannya dari anggaran uang rakyat tentunya dapat menghasilkan keputusan yang netral, tidak memihak dan tidak menyudutkan serta tidak menyudutkan salah satu lembaga apalagi organisasi kemasyarakatan,” tegas Zainal.
Zainal yang berbicara panjang lebar tentang metode penentuan 1 Syawal meminta Muhammadiyah mengusulkan ke pimpinan pusat tidak perlu lagi membuat sidang Isbat, karena menghamburkan dan menghabiskan anggaran, apalagi kriteria penetapan 1 Syawal tidak pernah bertemu dan harus melihat dulu.
Berita sebelumnya menyebutkan, peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin melalui kolom komentar Facebook milik Profesor Riset dan Astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin membuat pernyataan menyudutkan dan bernada ancaman kepada Muhammadiyah terkait polemik penetapan 1 Syawal.(a28)