JAKARTA (Waspada.id): Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa akun dan kanal Telegram yang mengatasnamakan Indonesia Earthquake Early Warning System (InaEEWS) BMKG adalah palsu dan ilegal. Kanal tersebut mencatut nama, logo, serta atribut resmi BMKG untuk menyebarkan informasi peringatan dini gempa bumi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“BMKG menemukan adanya pihak yang sengaja meniru identitas dan atribut visual lembaga untuk membangun kepercayaan publik secara ilegal,” ujar Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).
“BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu merujuk informasi kegempaan melalui kanal resmi, yakni aplikasi InfoBMKG, akun media sosial terverifikasi, serta situs resmi www.bmkg.go.id guna memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya,” sambungnya.
Hingga saat ini sistem InaEEWS belum diluncurkan secara resmi kepada publik. Sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan uji coba terbatas, sehingga BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi peringatan dini gempa bumi dengan parameter sebagaimana yang beredar di kanal Telegram tersebut.
“Sistem InaEEWS BMKG masih dalam tahap pengembangan dan uji coba terbatas, serta belum diluncurkan secara resmi untuk publik luas di Indonesia,” kata Nelly.
Plt. Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu, Fachri Radjab menjelaskan bahwa akun tersebut menyebarkan parameter peringatan dini gempa bumi palsu dengan mengatasnamakan BMKG, yang berpotensi memicu kepanikan di masyarakat. Bahkan, terdapat indikasi penyalahgunaan data real-time InaEEWS yang diambil dan didistribusikan ulang tanpa izin resmi.
BMKG menegaskan seluruh informasi peringatan dini yang beredar melalui kanal tersebut merupakan disinformasi. Lembaga juga memastikan tidak pernah menjalin kerja sama dengan pihak mana pun untuk diseminasi peringatan dini gempa bumi, serta tidak pernah memungut biaya atau menyediakan layanan peringatan dini berbayar.
“Tindakan ini tidak hanya merusak kredibilitas BMKG sebagai institusi resmi pemerintah yang berwenang, tetapi juga membahayakan keselamatan publik melalui informasi palsu,” tegas Fachri.(id11)
