JAKARTA (Waspada): Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pihaknya menilai tidak ada hal yang mendesak bagi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu juga memandang Perppu untuk menunda Pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.
“Kalau Perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Untuk mengubah itu harus melalui amandemen,” ujar Hasto Kristiyanto saat ditanya awak media mengenai isu penerbitan Perppu untuk penundaan Pemilu, di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rabu (9/3/2022).
Hasto juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19. Hasto juga melihat Presiden Jokowi juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.
“Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20,” jelas Hasto.
Hasto menegaskan, bagi PDIP, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Kata Hasto, hal itu merupakan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.
“Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat,” terang Hasto.
Alumnus UGM itu juga menyatakan periodisasi presiden per lima tahun dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepimimpinan nasional di Indonssia. Para kandidat berproses dari bawah ke atas.
“Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” kata Hasto. (irw)
