KOTA JANTHO (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diminta untuk terus memperkuat intervensi pangan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan daerah, sekaligus berdampak pada ketahanan pangan nasional.
Hal itu sebagaimana harapan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, secara virtual dari Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (13/04/2026).
Rapat tersebut dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal hari ini. Rakor diikuti Kepala Dinas Pangan Aceh Besar Alyadi, S.Pi, beserta unsur Forkopimda dan anggota PPID Aceh Besar.
Dalam rakor tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa komoditas harga bergejolak masih menjadi penyumbang utama inflasi pada momen lebaran 2026. Komoditas tersebut meliputi daging ayam ras, beras, telur ayam ras, dan cabai rawit yang mengalami kenaikan harga di sebagian besar kabupaten/kota.
Selain itu, inflasi juga terjadi di wilayah destinasi tujuan mudik. Komoditas penyumbang inflasi terbesar di daerah tersebut antara lain daging ayam ras, beras, angkutan antarkota, bensin, minyak goreng, serta telur ayam ras.
Sementara itu, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua April 2026 menunjukkan 22 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 16 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan IPH didominasi oleh komoditas cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah.
Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan kepada seluruh kepala daerah agar terus melakukan upaya maksimal dalam pengendalian inflasi, khususnya melalui penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga, serta intervensi cepat terhadap komoditas penyumbang inflasi.
Dari hasil pemantauan Kantor Staf Presiden (KSP), terdapat tiga komoditas yang masuk kategori “tidak aman”, yakni beras medium zona 3, cabai rawit merah, dan jagung pakan ternak, yang harganya berada di atas ketentuan dan memiliki disparitas tinggi antar wilayah.
Berbagai langkah strategis pun disampaikan oleh kementerian/lembaga terkait. Kementerian Pertanian menekankan penguatan distribusi dan produksi, khususnya untuk komoditas cabai dan bawang merah.
Perum Bulog memastikan ketersediaan stok beras nasional dalam kondisi aman serta terus melakukan penyaluran melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Sementara itu, Badan Pangan Nasional menyatakan ketersediaan pangan secara nasional tahun 2026 diproyeksikan aman, meskipun tetap diperlukan penguatan distribusi dan pengendalian harga di tingkat daerah.
Melalui rakor ini, pemerintah mendorong sinergi pusat dan daerah agar pengendalian inflasi semakin efektif, sekaligus memastikan stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat tetap terjaga. (id67)
