SUBULUSSALAM (Waspada): Anggota DPRK Subulusalam, Dolly S Cibro menyebut Pemko Subulussalam zalim terhadap tenaga honorer kota ini.
Pasalnya, Pemko dinilai telah mengabaikan hak-hak para tenaga honor, termasuk tenaga kesehatan dengan tidak membayar honor empat bulan 2023. Pemko sendiri disebut telah berkali berjanji akan membayar hak-hak para tenaga honorer di sana.
Bahkan janji membayar honorarium sebatas janji dan tanpa realisasi tak hanya untuk tenaga kesehatan, tetapi juga guru dan tenaga honor lainnya.
Pernyataan keras itu disampaikan Dolly, saat pertemuan mendadak sejumlah tenaga kesehatan dan dokter RSUD Kota Subulussalam yang dihadiri Wakil Wali Kota, Drs. Salmaza, MAP dan Sekda, H. Sairun, S.Ag, M.Si merespon H. Sairun yang beralasan jika sejumlah honor belum dibayar karena daerah masih terbelit defisit.
“Pemerintah Kota Subulussalam hari ini zalim, luar biasa, kita sudah anggarkan tahun pertahun tetapi alasan defisit hak-hak tenaga honor tidak dibayar,” keras Dolly S Cibro sembari mengancam segera melakukan Pansus.
Kronologis muncul pernyataan Dolly itu menyusul pertemuan ‘mendadak’ di ruang kerja Direktur RSUD Kota Subulussalam, Selasa (2/1) setelah Wakil Ketua Komisi A DPRK, Bahagia Maha bersama sejumlah anggota DPRK inpeksi mendadak (sidak) ke RSUD itu, terkait informasi jika para tenaga kesehatan di sana mogok kerja karena honor mereka empat bulan belum dibayar.
Atas kejadian itu, Bahagia Maha bersama sejumlah anggota DPRK memanggil Sekda atau perwakilan Pemko untuk hadir rapat di ruang kerja Direktur RSUD membahas persoalan yang dituntut para nakes, termasuk dan ancaman mogok.
“Komitmen kami tetap melakukan mogok kerja sebelum honor empat bulan dibayar,” pungkas perwakilan nakes pada pertemuan berlangsung panas itu. Ditegaskan, nakes akan beraktivitas kembali jika tuntutan mereka sudah dikabulkan.
Merespon Sekda, Bahagia dan para anggota DPRK bergantian memberi pernyataan dan menyesalkan sikap Pemko karena dinilai tidak serius memperhatikan dan memenuhi hak para nakes, termasuk tenaga honor lain dan guru di daerah ini yang juga melakukan aksi akhir Desember lalu di Kantor Keuangan hingga Pendopo Wali Kota Subulussalam.
Sebut Sairun gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bahagia meminta Sairun mundur, tidak kecuali Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang ditengarai bagian pemicu persoalan di daerah itu.
Pantauan situasi di RSUD pimpinan dr. Dewi Sartika ini tampak sepi dan nyaris tanpa aktivitas sebagaimana normalnya selama ini, Rabu (3/1).
Diminta tanggapan soal pernyataan anggota DPRK, Dolly S Cibro, Wakil Wali Kota, Drs. Salmaza, MAP enggan berkomentar banyak.
Pasalnya, dia merasa selama ini tidak difungsikan. Melihat fenomena yang ada, justru dia menilai tak ada niat baik pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan ada, bahkan menumpuk.
“Tidak ada niat baik dari pemerintah menyelesaikan persoalan yang ada sehingga menumpuk yang sewaktu-waktu bisa meledak,” pesan WA Salmaza, Rabu (3/1) malam. (b17)
