Anggota DPR RI Tinjau Pasca Banjir Di Agara

- Aceh
  • Bagikan
Anggota DPR RI Tinjau Pasca Banjir Di Agara
Salim Fakhry sedang meninjau lokasi pasca banjir bandang di Desa Rih Mbelang. Waspada/Seh Muhammad Amin

KUTACANE (Waspada): Anggota Komisi IV DPR RI, H. M. Salim Fakhry, SE, MM meninjau lokasi pasca banjir bandang di Desa Rih Mbelang, Kecamatan Lawe Alas, Aceh Tenggara, Minggu (3/12).

Banjir bandang yang terjadi pada beberapa waktu lalu meski tidak menelan korban jiwa, namun warga setempat sempat panik dan resah karena banjir sempat merendam sejumlah rumah penduduk dan bangunan Pondok Pesantren. Bahkan banjir keruh juga membawa kayu-kayu gelondongan serta bebatuan sempat menumpuk baik di jalan maupun di seputaran perkarangan rumah-rumah warga.

Salim Fakhry yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kab. Aceh Tenggara menyatakan keprihatinannya melihat lokasi dampak banjir. “Saluran yang sering meluap dikarenakan dangkal, kita dorong Pj Bupati guna melakukan pengerukannya,” ujarnya.

Namun Salim Fakhry yang didampingi Camat Lawe Alas, Madun juga mengingatkan warga yang bermukim di pinggir gunung untuk tetap meningkatkan kewaspadaan pada musim penghujan ini. Sebab kata Fakhry, intensitas curah hujang yang tinggi bisa menjadi pemicu terjadinya banjir bandang susulan.

Anggota DPR RI Tinjau Pasca Banjir Di Agara
Salim Fakhry saat membuka Bimtek Penegakan Hukum Pelestarian Hutan. Waspada/Seh Muhammad Amin

“Ya harus tetap waspada, (curah) hujan yang tinggi ini boleh memantik terjadinya banjir, jadi harus tetap waspada,” imbaunya.

Seusai meninjau lokasi pasca banjir bandang, Salim Fakhry beserta rombongan langsung menuju ke Desa Tanjung Lama di Kecamatan Darul Hasanah Aceh Tenggara dalam rangka membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Penegakan Hukum Pelestarian Hutan yang diselenggarakan oleh Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal wilayah 1 Sumatera Utara yang diikuti peserta terdiri dari ratusan warga petani.

Salim Fakhry pada kesempatan itu mengatakan, Bimtek itu wujud kepeduliannya terhadap masyarakat petani agar mengerti dengan tata lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan Kementerian yang terkait.

Dia mengatakan, area perkebunan yang digarap oleh petani di wilayah pedalaman tersebut, perlu dilakukan pemahaman terkait dengan satwa liar yang dilindungi. “Petani harus aman dari satwa liar,” katanya.(cseh)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *