SUBULUSSALAM (Waspada): Dinilai kebijakan Pemko Subulussalam menerapkan sistem parkir elektronik di area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tak efektif bahkan menyusahkan masyarakat, aturan itu minta ditiadakan atau disetop.
Praktik parkir yang dinilai serupa dengan sistem di mall atau pusat perbelanjaan, dengan hitung biaya parkir perjam setiap masuk ke luar kendaraan di sana belum saatnya diterapkan di daerah ini.
Permintaan itu disampaikan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Subulussalam, Edi Sahputra Bako dalam press rilisnya, Sabtu (29/7).
Dikatakan, keluarga pasien atau pendamping yang hanya mengambil barang kebutuhan sebentar ke luar area RSUD, lalu harus bayar setiap masuk/ke luar terkesan sebagai sikap memanfaatkan orang susah demi keuntungan pihak RSUD. Kata Edi, akan lebih bijak jika keluarga atau pendamping pasien dilengkapi kartu khusus ke luar, bayar biaya parkir cukup sekali.
Alasan dia, kebijakan itu belum tepat dengan daerah ini, berbeda dengan kota yang lebih maju, masyarakat yang sudah mempunyai pendapatan ekonomi besar. Dasar lain, RSUD tempat masyarakat berobat lebih kepada mengandalkan BPJS, di sisi lain biaya keluarga pendamping berobat, masih susah.
“Jangan tambah dibuat susah masyarakat dengan sistem parkir itu, RSUD milik daerah harusnya membantu masyarakat susah, tidak malah menyusahkan dengan biaya tambahan seperti ini”, pesan Edi, meminta wali kota menghentikan sistem parkir itu, lalu cari solusi yang lebih baik.
Soal dalih mendapatkan PAD, aturan itu dinilai sangat tidak bijak. Pemko harus mencari cara bermartabat, masih banyak Sumber Daya Alam (SDA) di Bumi Sada Kata ini yang bisa dikelola untuk sumber PAD.
Terpisah dikonfirmasi, Dewi Sartika Pinem, Direktur RSUD akui sudah merevisi tarif itu, tanpa menyebut sistem dan model tarif dimaksud. Dasar diberlakukan sistem di sana diakui karena mempertimbangkan keluarga pasien dirawat. (b17)
