KOTA JANTHO (Waspada.id): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Tito Karnavian meminta Gubernur serta Bupati/Wali Kota daerah terdampak musibah banjir dan tanah longsor untuk melaporkan perkembangan penanganan serta dampak kejadian yang terjadi akhir November 2025 lalu.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascamusibah yang diikuti melalui zoom meeting pada Jumat (9/1), dengan peserta meliputi Gubernur Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta para bupati dan wali kota dari daerah terdampak. Wakil Bupati Aceh Besar Drs Syukri juga menghadiri rapat tersebut didampingi Asisten I Sekdakab Farhan AP dan Kabag Pemerintahan Setdakab Rahmadaniaty SSos MM.
“Semoga kondisi daerah pascamusibah banjir akan kembali normal. Terima kasih atas kerja keras dari semua Pimpinan Daerah, Forkopimda, dan tokoh-tokoh masyarakat,” ujar Mendagri dalam rapat tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga mengecek berbagai indikator pemulihan, antara lain pelayanan pemerintahan, layanan publik (kesehatan dan pendidikan), akses darat, perekonomian daerah, serta aktivitas sosial masyarakat termasuk rumah ibadah. Dari Aceh diikuti 18 kabupaten/kota terdampak, Sumatera Utara 19 kabupaten/kota, dan Sumatera Barat 16 kabupaten/kota.
Mendagri mengakui dampak musibah pada aktivitas perekonomian warga dan pelayanan publik, namun menegaskan bahwa Pemerintah Pusat bersama stakeholder terkait telah bergerak cepat dalam penanganannya. “Jadi, Rakor ini sangat penting agar kita mengetahui langkah-langkah dan berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terdampak banjir,” katanya. (id65)
