Perebutan kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kini tidak lagi sekadar menjadi isu pinggiran dalam percakapan politik lokal.
Ia telah menjelma menjadi episentrum dinamika kekuasaan yang memantulkan wajah asli politik Aceh, penuh manuver, sarat kepentingan, dan kerap bergerak dalam senyap.
Nama Zulfadli sebagai Ketua DPRA saat ini berada dalam pusaran tekanan yang terus menguat. Wacana pergantian semakin terbuka, bahkan mulai mengerucut pada sejumlah nama yang beredar di ruang publik.
Selain Aiyub Abbas atau Abuwa, sejumlah figur lain juga ikut masuk dalam bursa calon Ketua DPRA. Di antaranya Irfansyah yang dikenal sebagai tokoh muda Partai Aceh dan pernah menjabat Ketua DPRK Langsa dua periode.
Kemudian ada Hendri Maulana, sosok pengusaha yang kini duduk sebagai anggota DPR Aceh. Nama lain yang tak kalah diperhitungkan adalah Azhari Nur (Maop), yang menjabat Plt Ketua DPW Partai Aceh wilayah timur.
Dari wilayah barat, muncul Nazaruddin atau Tgk Agam, mantan Wali Kota Sabang yang dikenal memiliki basis massa loyal. Sementara itu, figur senior seperti Saifullah Bahri atau Pon Yahya juga tetap diperhitungkan, mengingat pengalamannya sebagai mantan Ketua DPRA serta jaringan politiknya yang luas.
Dengan banyaknya nama yang mencuat, peta persaingan semakin kompleks. Ini bukan lagi soal satu kandidat melawan yang lain, tetapi tentang bagaimana konfigurasi kekuatan di internal Partai Aceh sedang dibentuk ulang.
Aktivis HAM Aceh, Farhan Syamsuddin, melihat situasi ini sebagai momentum penting untuk mendorong perubahan arah kepemimpinan legislatif.
“Siapa pun yang terpilih, harus punya komitmen terhadap rakyat. DPRA bukan tempat kompromi elite semata, tapi ruang perjuangan kepentingan publik,” tegas Farhan.
Di sisi lain, kunci utama tetap berada di tangan Muzakir Manaf sebagai Ketua Umum Partai Aceh. Figur yang akrab disapa Mualem ini diyakini memiliki peran sentral dalam menentukan siapa yang akan menduduki kursi strategis tersebut.
Dalam tradisi politik Aceh, terutama di tubuh Partai Aceh, keputusan tidak semata ditentukan oleh popularitas, tetapi juga oleh loyalitas, keseimbangan wilayah, serta kalkulasi politik jangka panjang.
Artinya, figur yang dipilih nantinya bukan hanya harus kuat secara personal, tetapi juga mampu menjaga stabilitas internal partai sekaligus menjawab ekspektasi publik yang semakin kritis.
Dengan beredarnya berbagai nama kandidat, publik kini tidak lagi sekadar menunggu keputusan, tetapi mulai ikut menilai. Media sosial pun menjadi ruang baru bagi pertarungan opini, memperkuat atau bahkan menjatuhkan elektabilitas figur-figur yang ada.
Di titik ini, kursi Ketua DPRA berubah menjadi lebih dari sekadar jabatan. Ia menjadi simbol arah politik Aceh: apakah akan bergerak ke arah yang lebih progresif, atau tetap berkutat dalam pola lama yang elitis.
Aceh menunggu pemimpin yang benar-benar bekerja, bukan sekadar piawai memainkan drama kuasa.
Bukan hanya kuat menjaga kursi dan jaringan semata, tetapi berani mengambil sikap demi kepentingan bersama.
Muhammad Riza
