SIGLI (Waspada): Sebanyak 37 paket pekerjaan fisik maupun non fisik yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendepatan Belanja Kabupaten (APBK) 2024, telah dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pidie.
Dari 37 paket proyek yang disorong ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, lima diantaranya sudah muncul pemenang. Sisanya sebanyak 32 paket dalam proses lelang, dan 10 paket lagi dalam proses persiapan lelang.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Kabupaten Pidie Teuku Epi Iswari, ST, Kamis (30/5) menjelaskan, kelima paket proyek yang sudah ditender dan telah ada pemenangnya itu empat dari Dinas PUPR dan satu paket proyek dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Pidie.
Dia merincikan empat paket proyek dari Dinas PUPR Pidie yang sudah ada pemenang diantaranya, kolom Jalan Simpang Beutong- Laweung, Jalan Seulawah Kale, sedangkan satu dari Dinas Perkim adalah paket proyek kontruksi lapangan Blang Paseh. Dia menuturkan sejauh ini tidak ada kendala dalam proses penanyangan lelang paket proyek di LPSE, hanya saja masih ada beberapa dinas atau SKPK yang belum menyodorkan berkas kepada pihaknya untuk ditayang atau dilelang.
“Tidak ada kendala dalam penayangan, hanya saja adanya keterlambatan pengajuan dokumen lelang dari beberapa SKPK. Mungkin keterlambatan itu karena masih ada dinas yang melakukan proses perencanaan dalam tahun berjalan sehingga proses tender fisik terlambat diajukan ke kami” katanya.
Teuku Epi Iswari juga mengungkapkan, dari sisa 32 paket proyek yang sudah disodorkan ke pihaknya itu, masih dalam proses lelang dan 10 di antaranya dalam proeses persiapan lelang. Paket-paket proyek itu berasal dari Dinas Kesehatan sebanyak lima paket proyek, Dinas Pertanian dan Pangan empat paket proyek, serta satu paket proyek berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tgk Chik Ditiro (TCD) Sigli, yaitu pembangunan ICU Anak.
Ditanya dinas atau SKPK yang paling banyak menguasai proyek APBK Pidie, Teuku Epi Iswari ST mengungkapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pidie, memiliki 40 paket proyek dan dinas paling sedikit paket proyek adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) hanya satu paket proyek, yaitu proyek normalisasi saluran tambak masyarakat. “Tetapi Disdikbud, walaupun jumlah paketnya banyak, belum menyodorkan bahan untuk ditayang di LPSE ” pungkasnya.
Berkinerja Lamban
Sementara, Lukman, seorang pengamat pembangunan di Kabupaten Pidie, menilai kinerja sejumlah SKPK di Kabupaten Pidie berkinerja sangat lamban di berbagai hal, salah satunya dalam mengajukan berkas paket proyek untuk ditayang atau dilelang oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pidie. Molornya penyerahan berkas tersebut ke BPBJ Pidie dapat berdampak pada terlambatnya hasil pembangunan yang harus dirasakan rakyat atau masyarakat Pidie.
Dia menuturkan, rendahnya serapan anggaran per triwulan merupakan penyakit tahunan di Kabupaten Pidie. Kondisi itu imbuh dia, selalu memiliki Silpa dan daya serap anggaran tidak optimal. Menurutnya, Pemkab Pidie yang telah menggunakan platform digital dalam penganggaran ternyata masih lambat dalam penyerapannya.
Padahal, selain untuk transpransi, digitalisasi sistim penganggaran dikatakan seharusnya mempermudah penyerapan anggaran karena diketahui dari perencanaan, penganggaran, pengadaan hingga pembelanjaan. Proyek fisik yang ada di beberapa dinas di Kabupaten Pidie banyak yang terlambat dinilai karena proses pelelangan lambat sehingga berdampak pada serapan APBK Pidie rendah.
Senada disampaikan Anggota DPRK Pidie F-Partai Aceh, Ibrahim CIA, Anggota Banggar DPRK Pidie ini sangat kecewa dengan kinerja sejumlah SKPK di daerah itu. Ia menilai kinerja beberapa SKPK di Kabupaten Pidie tidak ubah mirip kura-kura jalan. Buktinya sebut dia, ada dinas di Kabupaten Pidie yang sampai sekarang belum menandatangani SK-PPTK, untuk dapat dilaksanakan kegiatan oleh masing-masing kepala bidang (Kabid).
Menurut Ibrahim CIA, salah satu SKPK yang dinilainya berkinerja sangat lelet adalah Disdikbud. Dinas ini ujar dia, paling gemuk anggaran dan sampai pertengahan tahun 2024 belum dapat dilaksanakan sejumlah kegiatan akibat belum adanya SK-PPTK. (b06)
