LANGSA (Waspada.id): Penasehat Relawan Prabowo Gibran Xperince (PGX) Aceh, Nasruddin meminta kepada Komisi 3 DPR-RI untuk menyikapi kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan PTPN 4 Regional 6 di Cot Girek dengan bijak.
Menurutnya, tindakan oknum masyarakat yang telah menimbulkan kerusakan dan pembakaran aset milik negara tidak dapat dibenarkan secara hukum di Indonesia.
“Oleh karenanya, DPR RI agar memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut siapa provokator sehingga merugikan masyarakat maupun perusahaan,” sebutnya kepada wartawan, Sabtu (11/04/2026).
Selain itu, kami juga mendukung perjuangan masyarakat, tapi harus dengan cara yang prosedural dan tidak merusak aset negara.
Ia juga menyayangkan bahwa karyawan PTPN 4 Regional 6 merasa terintimidasi oleh preman yang mengatasnamakan masyarakat. “Ini tidak dapat dibiarkan, kita harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tambah Nasruddin.
Nasruddin juga menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Negara (BPN) telah turun untuk mengukur ulang lahan, namun ditolak oleh pendemo. “Kalau bukan pemerintah yang selesaikan, jadi siapa lagi? Kita harus mendukung upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini,” katanya.
PGX Aceh berharap agar Komisi 3 DPR-RI dapat mengedepankan penegakan hukum dan menyelesaikan konflik ini dengan cara yang adil dan transparan. “Kita harus menjaga keamanan masyarakat dan mendukung upaya pemerintah daerah,” pinta Nasruddin.
Nasruddin juga menambahkan bahwa PGX Aceh siap mendukung upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat dapat terpenuhi. “Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendukung upaya pemerintah,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, dirinya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana. “Mari kita biarkan pihak kepolisian dan pemerintah menyelesaikan konflik ini dengan cara yang adil dan transparan,” katanya.
Di sisi lain, Nasruddin juga berharap agar konflik ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat maupun perusahaan. “Kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan konflik ini dan membangun daerah kita menjadi lebih baik,” tutupnya.(Id74)
