BANDAACEH (Waspada): Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq membahas tunjangan pegawai (TPP), rasionalisasi anggaran, tata kelola pemerintahan dan rencana mutasi eselon. Bakri juga membahas berbagai hal termasuk sinkronisasi program dengan DPRK Banda Aceh.
“Sejak awal saya masuk, posisi keuangan itu desifit Rp 23 miliar. Nach, jika kegiatan semua terlaksana di akhir tahun ini, berdasarkan kesepakatan, APBK Perubahan 2021 dengan DPRK maka bisa jadi defisit Rp 225 miliar. Tapi sesuai kesepakatan APBK Perubahan, hanya Rp 22 miliar,” kata Bakri dalam pertemuan ramah tamah dan silahturahmi dengan berbagai media 100 hari kerja Pj Wali Kota Banda Aceh, berlangsung di pendopo Wali Kota, Senin (17/10/2022).
Bakri mengatakan kesepakatan itu berkat kerjasama, komunikasi dan sinkronisasi yang dilakukannya dengan DPRK Banda Aceh. Tujuan utama untuk menyelamatkan keuangan Pemko Banda Aceh serta mengutamakan pembayaran TPP pegawai.
“Pokir Anggota DPRK sepakat bersama kita lakukan pemotongan. Maka, defisit APBK bisa kita selamatkan. DPRK Banda Aceh juga mendukung dan membantu kita untuk ini. Sinergi kita dengan DPRK,” ujarnya.
Kemudian Bakri juga menyinggung mengenai rasionalisasi yang berhasil itu sebagai salah satu indikator kinerja yang dilakukannya. Selain itu, dia menuturkan sudah melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Tata kelola pemerintahan yang baik juga kita lakukan, sudah terlaksana. Kita melaksanakan tata kelola yang memiliki integritas dan profesionalitas,” ungkapnya.
Lalu, Bakri ditanya wartawan mengenai rencana mutasi pejabat eselon di Pemko Banda Aceh sebagai upaya penyegaran dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dia tidak menjelaskan secara gamblang, namun menyebut akan menempatkan orang di posisi yang tepat.
“Untuk itu, kita akan menempatkan orang yang tepat sesuai bidangnya. Itu ya. Kita akan sampaikan nanti kapan di waktu yang tepat,” ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa masalah rasionalisasi anggaran APBK yang dilakukan pada sektor yang tidak bersentuhan ekonomi kerakyatan serta agama. Malah untuk agama, seperti pengadaan Al-Quran, serta pelaksanaan syariat islam lainnya, Pemko akan menambah anggarannya.(b02)
