IDI (Waspada): Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI harus membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) khusus menangani etnis Rohingya di Aceh. Hal itu dinilai penting guna memudahkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, tim keamanan, UNHCR dan IOM.
“Tim Satgas khusus menangani etnis Rohingya harus dibentuk, namun mengingat jumlah etnis Rohingya yang terdampar ke Aceh, semakin bertambah, maka perlu penanganan serius dan sifatnya segera,” ujar Ketua Komisi I DPR Aceh, Iskandar Usman Al Farlaky, S.Hi, kepada Waspada, Senin (9/1).
Nantinya, lanjut politisi Partai Aceh (PA) itu, satgas khusus tersebut akan melakukan koordinasi secara intensif antara pemerintah kabupaten (Pemkab) di lokasi ditampungnya etnis Rohingya dan pihak keamanan serta United Nation Commission on Human Rights (UNHCR) dan Internasional Organization for Migration (IOM).
Baru-baru ini, Iskandar mengaku telah pihak terkait telah menggelar Rapat Kerja Bersama Komisi I DPR Aceh, terkait investigasi kerapnya etnis Rohingya terdampar di Aceh. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Banggar DPR Aceh, Rabu (4/1) lalu. Dalam kesempatan itu, Iskandar menduga, masih banyak kapal pengangkut etnis Rohingya berada di laut lepas yang akan menyusup masuk ke Aceh.
“Dalam kesempatan itu kami menyampaikan bahwa Aceh bukan tujuan etnis Rohingya, namun transit sementara untuk menuju ke Malaysia,” ujar Al Farlaky, seraya mengaku, pembentukan satgas khusus tersebut dinilai mendesak dalam penanganan pengungsi dunia ini.
Sebagaimana diketahui, awalnya 58 etnis Rohingya mendarat di Krueng Raya, Aceh Besar, Minggu (25/12). Lalu, 174 etnis Rohingya kembali terdampar di Pidie, Rabu (28/12). Terakhir, 184 etnis Rohingya kembali menyusup di Pantai Kuala Gigieng, Gampong Baro, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (8/1) siang. (b11).
Baca juga :
