BANDA ACEH (Waspada.id): Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menggelar pertemuan dengan Non-Governmental Organization (NGO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP), serta sejumlah relawan kemanusiaan, dalam rangka memperkuat koordinasi dan percepatan upaya pemulihan Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Pertemuan berlangsung di Posko Tanggap Darurat, Selasa (9/12/25).
Dalam pertemuan tersebut, Sekda memaparkan perkembangan penanganan bencana yang sedang berlangsung di berbagai wilayah terdampak. Ia menjelaskan bahwa proses evakuasi masih terus berlangsung, sementara percepatan pembukaan akses transportasi di Aceh Utara, Aceh Timur, dan wilayah tengah masih terus diupayakan agar mobilisasi bantuan dapat berlangsung lebih optimal.
Sekda juga menekankan, pentingnya memastikan kelancaran distribusi logistik oleh BNPB, BASARNAS, serta para relawan, termasuk melalui pembangunan jembatan bailey sebagai langkah percepatan pemulihan konektivitas transportasi.
Lebih lanjut, Nasir menerangkan bahwa pemerintah saat ini sedang memprioritaskan percepatan pemulihan jaringan komunikasi yang masih terkendala akibat belum stabilnya pasokan listrik, sembari terus memantau perkembangan kondisi kelistrikan di seluruh wilayah terdampak. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan BBM, air bersih, serta stabilitas harga pangan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa pemulihan.
Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah menjajaki skema renovasi rumah terdampak banjir bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat proses renovasi agar para pengungsi dapat segera kembali ke tempat tinggal mereka.
Dalam sesi dialog, para peserta pertemuan mengapresiasi langkah Sekda yang telah menginisiasi agenda tersebut serta menyampaikan berbagai masukan penting terkait kondisi faktual di lapangan. Mereka menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak, seperti air bersih, alat berat untuk membuka akses, fasilitas MCK, dapur umum, obat-obatan, serta posko kesehatan yang lebih merata di setiap desa guna memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar.
Para relawan dan NGO juga menekankan perlunya peningkatan transparansi dalam penyaluran bantuan serta penyediaan informasi terpadu mengenai keberadaan posko, alur mobilisasi logistik, dan mekanisme distribusi bantuan. Kejelasan target pemerintah terkait pembukaan akses transportasi turut menjadi perhatian karena sangat mempengaruhi kelancaran penyaluran bantuan ke wilayah terdampak.
Selain itu, peserta pertemuan turut mengangkat isu strategis lainnya, termasuk pentingnya advokasi terhadap praktik illegal logging yang dinilai turut memperburuk dampak bencana. Mereka juga meminta konsolidasi data terkait wilayah terisolir, penyusunan standar prioritas penerima bantuan, serta penetapan tata kelola yang jelas dari fase tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh masukan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Sekda menegaskan bahwa pemerintah Aceh berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi dan akan memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini juga menjadi ruang monitoring bersama untuk memastikan setiap langkah penanganan berjalan transparan, responsif, dan tepat sasaran. Sekda menambahkan, koordinasi lintas sektor juga akan terus ditingkatkan secara konsisten agar proses pemulihan Aceh pasca banjir dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan terarah.(id66)
