KUTACANE (Waspada): Pemkab Aceh Tenggara (Agara) dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melakukan rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor untuk menangani banjir.
“Rakor soal penanganan banjir tersebut digelar di Oproom Setdakab, Jumat (1/12), hadir diantaranya, Pj Bupati Aceh Tengga Drs. Syakir. M.Si beserta 4 Kementerian yaitu Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PSASRH) KLHK, Ditjen SDA PUPR, Ditjen Bina Marga PUPR, Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemensos, mewakili dari Kementan,” kata Kadis Kominfo, Zul Fahmy S. Sos kepada Waspada.id, Sabtu (2/12) sore.
Zul Fahmy menjelaskan, dalam rapat koordinasi tersebut dari Pemerintah provinsi hadir yakni,
Kadis Pengairan Aceh, DLHK dan KPH VI, BPBA, Dinsos Aceh, unsur Forkopimda, Ketua DPRK Denny Febrian Roza, Dandim 0108 Letkol. Inf. Mohammad Sujoko, Kapolres AKBP R. Doni Sumarsono, perwakilan Kajari, perwakilan Pengadilan Negeri, dan perwakilan MPU.
“Rakor juga dihadiri Plt. Sekda Yusrizal ST, anggota Komisi IV DPR -RI Salim Fakhry, anggota DPRA Yahdi Hasan dan Juneidi, Kepala OPD terkait, para camat, Apdesi, tokoh pemuda, selain secara luring, ada juga yang hadir secara daring yaitu 6 peserta antara lain Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh, Direktorat Sungai dan Pantai Kementerian PUPR,” sebut Zul Fahmy.
Lanjut Zul Fahmy, dalam Rakor itu, Pj Bupati Aceh Tenggara, Drs. Syakir, M. Si mengatakan, terjadinya banjir pada tanggal 13 dan 20 November 2023 di 15 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara berdampak kerusakan besar seperti adanya korban jiwa, luka-luka, kerusakan tanggul, jalan, jembatan, rumah, lahan pertanian sehingga menyebabkan kerugian moril dan materil.
“Dengan kejadian yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara, kami melakukan roadshow pelaporan dampak bencana banjir ke beberapa Kementerian/Lembaga di Jakarta maka timbul gagasan untuk melakukan rapat koordinasi lintas sektor ini agar penanganan lanjutan terhadap dampak banjir sesuai kebutuhan dan situasi di lapangan,” terang Syakir.
Selanjutnya, Syakir berharap adanya rapat ini dapat melahirkan rencana aksi dalam penanganan banjir bandang di Aceh Tenggara yang lebih koordinatif dan koomprehensif serta tentunya persoalan banjir dapat terselesaikan dari hulu ke hilir.
Syakir menjelaskan, perlu adanya rapat tematik khusus membahas kayu dan harus segera menyurati Menteri. Dan terjadi terkait Sungai, BWS Sumatera 1 harus ada rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang untuk pengendalian banjir karena banjir sudah menjadi langganan, setahun bisa sampai tiga kali di Aceh Tenggara.
Kemudian, langkah pertama untuk jangka pendek agar dilakukan pemeliharaan sungai atau normalisasi pada lokasi terdampak, selanjutnya untuk segera memprioritaskan DED penanggulangan bencana banjir di Aceh Tenggara sehingga dalam masa waktu jangka panjang dapat menjadi solusi konprehensif penanggulangan banjir di Aceh Tenggara.
Pada tahun 2024, dari persoalan hutan akan dilakukan reboisasi penataan hutan didaerah area terbuka dengan jenis tanaman yang memiliki ekonomi tinggi (buah-buahan) dengan melibatkan masyarakat, selanjutnya penyadaran tentang fungsi hutan, siap memberikan dukungan pembuatan gully plug untuk menangkap sedimen.
Dari infrastruktur perlu dilanjutkan dengan rehab rekon pasca bencana serta ke depannya memprioritaskan dana desa untuk pencegahan dan penanganan mitigasi bencana skala desa. Pada akhir acara, Pj Bupati menegaskan kembali, koordinasi lintas sektor dalam penanganan banjir perlu dilakukan secara intens dan optimal. (cseh)
