BLANGPIDIE (Waspada.id): Potret kemiskinan yang masih nyata di Aceh Barat Daya (Abdya), kembali menjadi sorotan.
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Abdya, mendesak anggota DPRK setempat, agar lebih berpihak pada masyarakat miskin, dengan menyisihkan dana Pokok Pikiran (Pokir), untuk pembangunan rumah layak huni bagi kaum dhuafa.
Ketua YARA Abdya, Suhaimi N menilai kondisi di lapangan masih memprihatinkan. Ia menyebut, tidak sedikit warga, termasuk janda miskin dan anak yatim, yang terpaksa bertahan hidup di rumah tak layak, bahkan berdinding terpal dan beratap bocor. “Ini bukan sekadar angka statistik, tapi realitas yang kita lihat langsung. Masih ada warga yang tinggal di rumah berlapis plastik. Ini menyangkut martabat hidup manusia,” ujarnya, Jumat (17/4).
Menurut Suhaimi, persoalan hunian layak merupakan kebutuhan dasar, yang semestinya menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran daerah. Dana Pokir yang dimiliki setiap anggota dewan, sejatinya bisa menjadi solusi konkret jika dialokasikan tepat sasaran.
YARA bahkan menghitung, jika setiap anggota DPRK berkomitmen membangun minimal dua hingga tiga unit rumah dhuafa dari Pokir mereka, maka dampaknya akan signifikan dalam menekan kemiskinan ekstrem di Abdya. “Jangan hanya terjebak pada proyek fisik, yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat miskin. Rumah adalah simbol kehidupan yang layak. Membangunnya berarti mengangkat harkat dan martabat mereka,” tegasnya.
Selain itu, YARA juga mengingatkan pentingnya validasi data penerima bantuan, agar program benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“DPRK punya kekuatan di anggaran. Ini saatnya menunjukkan keberpihakan nyata. Jangan sampai janji kesejahteraan hanya berhenti di masa kampanye,” tambah Suhaimi.
Dorongan ini muncul di tengah meningkatnya laporan masyarakat, terkait kondisi rumah tidak layak huni di sejumlah kecamatan. YARA memastikan akan terus mengawal isu tersebut hingga lahir langkah konkret dari para pemangku kebijakan di Abdya.(id82)
