Ahmad Darwis Minta Pembahasan APBD 2025 Fokus Pada Dampak Nyata Bagi MasyarakatAhmad Darwis Minta Pembahasan APBD 2025 Fokus Pada Dampak Nyata Bagi MasyarakatAhmadDarwisMintaPembahasanAPBD2025FokusPadaDampakNyataBagiMasyarakat

MEDAN (Waspada.id): Anggota Komisi E DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Dr. H. Ahmad Darwis, MA, menilai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 harus difokuskan pada sejauh mana anggaran daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar tingginya realisasi pendapatan, belanja, maupun serapan anggaran.

Menurut Ahmad Darwis, evaluasi pertanggungjawaban APBD tidak cukup hanya berfokus pada capaian administratif dan angka-angka dalam laporan keuangan. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan setiap program yang dibiayai APBD memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat Sumatera Utara.

"Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara," ujar Ahmad Darwis.

Sebagai anggota Komisi E DPRD Sumut yang membidangi sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, serta ketenagakerjaan, Ahmad Darwis mengatakan pihaknya akan memberikan perhatian serius terhadap efektivitas pelaksanaan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan yang berkualitas harus mampu menghadirkan layanan pendidikan yang lebih baik, akses kesehatan yang mudah dijangkau, kesempatan kerja yang lebih luas, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan, anak, dan generasi muda.

Ia menilai evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan secara menyeluruh agar menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya. Beberapa sektor strategis yang perlu mendapat perhatian antara lain peningkatan mutu pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, percepatan penanganan stunting, penguatan program ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak, hingga efektivitas penyaluran bantuan sosial.

"Harapan kita, setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Evaluasi yang objektif akan menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik ke depan," katanya.

Ahmad Darwis juga menegaskan fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, melalui pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, DPRD Sumut diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara. (wsp.id)