Datok Penghulu Di Aceh Tamiang Diminta Dukung Program NasionalDatok Penghulu Di Aceh Tamiang Diminta Dukung Program NasionalDatokPenghuluDiAcehTamiangDimintaDukungProgramNasional

ACEH TAMIANG (Waspada): Pejabat Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman meminta agar para Datok Penghulu (kepala desa) dalam wilayah kabupaten ini agar mendukung sepenuhnya program nasional dalam pencegahan stunting, kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan.

“Kita juga akan menghadapi Pemilu 2024 dan diharapkan kepada pemangku pemerintah kampung untuk tetap netral dan tetap melakukan sosialisasi bagaimana berpolitik yang benar,” kata Meurah Budiman pada pelantikan 39 orang Datok Penghulu periode 2023 – 2029 se Aceh Tamiang, Rabu (18/10) di tribun kantor bupati.

Namun, hal yang harus diperhatikan juga adalah meningkatkan sinergitas dengan seluruh aparatur pemerintahan di tingkat kampung serta lembaga-lembaga yang ada agar pembangunan di dapat benar-benar terlaksana dengan baik.

Meurah Budiman menegaskan, para Datok Penghulu yang dilantik maupun yang sudah bertugas, untuk dapat menjalan tugas dan fungsinya sebagai aparatur dengan baik dan bijaksana serta dapat mengayomi dan melindungi masyarakatnya. “Layani masyarakat dengan baik, jangan biasakan perbuatan pungli, semua tugas harus kita laksanakan dengan baik dan benar,” ucapnya.

Meurah mengingatkan agar memahami kembali tugas pokok dan fungsi Datok Penghulu yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Disana disebutkan ada hak dan kewajiban tentang Datok Penghulu (kepala desa).

Karena itu, para Datok Penghulu diharapkan dalam menjalankan tugas dan amanah yang di emban harus secara profesional dan akuntabel, terlebih pengelolaan anggaran dana desa. “karena semua mata anggaran tersebut sudah ditentukan penggunaannya tidak boleh asal digunakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” sebut Meurah Budiman.

Meurah Budiman juga mengingatkan agar menghindari segala bentuk perbuatan curang, sekalipun ada bisikan - bisikan yang mengajak berbuat curang ataupun perbuatan fiktif di lapangan. “Berhati-hatilah dalam mengelola dana desa dan selalu berkoordinasi untuk mendapatkan petunjuk agar tidak terbentur dengan hukum,” pungkasnya.(b15).