DPP KPN Ajak Masyarakat Tetap Tenang Dan Sabar Menunggu Pengumuman Resmi KPUDPP KPN Ajak Masyarakat Tetap Tenang Dan Sabar Menunggu Pengumuman Resmi KPUDPPKPNAjakMasyarakatTetapTenangDanSabarMenungguPengumumanResmiKPU

JAKARTA(Waspada) : Dewan Pimpinan Pusat Relawan Koalisi Poros Nusantara( DPP KPN ) meminta seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang mencermati perkembangan situasi saat ini, khusus pasca pelaksanan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpees) 2024 yang sudah berjalan aman, lancar, jujur, dan adil.

Terkait beredarnya isu tentang kecurangan pemilu yang dihembuskan beberapa pihak, KPN berharap semua bersabar menunggu hasil perhitungan suara yang saat ini dilakukan pihak penyelenggara Pemilu 2024.

" Mari kita jaga keadaan yang kondusif ini sembari bersabar menunggu hasil resmi perhitungan suara manual Pemilu dan Pilpres 2024 dari KPU," ujar Ketua Umum KPN
Marsekal Muda TNI (Purn) Soekarto dalam pertemuan jajaran pimpinan pusat DPP KPN
Royale Jakarta Golf Club, Jalan Raya Halim Tiga, Halim Perdana Kusumah, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2024).

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Sekretaris Jenderal Moch. Aminudin Azis, Bendahara umum H. Achmad Farukhi, Wakil Ketua M. Agus Miftah, Wasekjend Melani Amaliyah, Wasekjend Robby Seven Purba (R7P), dan Wasekjend Budi Nauli Batubara.

Pada pertemuan itu jajaran pengurus DPP KPN, selaku relawan Prabowo-Gibran, juga menghimbau para relawan untuk tidak euforia dan jangan terprovokasi atau ikut terpancing dengan isu atau berita yang beredar yang belum pasti kebenarannya.

" Mari kita jaga bersama suasana yang kondusif sembari menunggu pengumuman KPU siapa pemenang Pilpers. Pengumuman resmi KPU itulah nanti yang sah dan itu final," ujar Bendahara umum H. Achmad Farukhi, dan Sekretaris Jenderal Moch. Aminudin Azis.

Sementara Wasekjend Robby Seven Purba, mendorong peran serta seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pengawalan sampai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat pusat usai.

Robby Seven Purba, juga
meminta semua pihak agar ketika menemukan pelanggaran, kecurangan ataupun masalah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 , secepatnya melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (J05).