Kakanwil Kemenkumham Sumut: Rakor Dilkumjakpol Wujudkan Harmonisasi Dalam Penegakan HukumKakanwil Kemenkumham Sumut: Rakor Dilkumjakpol Wujudkan Harmonisasi Dalam Penegakan HukumKakanwilKemenkumhamSumut:RakorDilkumjakpolWujudkanHarmonisasiDalamPenegakanHukum

MEDAN (Waspada): Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumut, Imam Suyudi mengungkapkan, keberadaan aparat penegak hukum tidak saja penting namun juga harus saling terintegrasi dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu.

Karenanya, melalui rapat kordinasi (Rakor)
Dilkumjakpol Plus tahun 2023, diselenggarakan bertujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi antara penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana, mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegaklkan hukum dan hak asasi manusia.

"Juga memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan HAM, dan menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum," kata Imam Suyudi saat membuka Rakor Dilkumjakpol Plus, di Hotel Grand Mercure, Medan, Rabu (15/3).

Rakor Dilkumjakpol merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Sumut, yang mempertemukan para aparat penegak hukum yaitu pengadilan, kemenkumham, kejaksaan dan kepolisian serta Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara.

Forum Dilkumjakpol, kata dia, bukanlah forum untuk saling mengintervensi antar lembaga penegak hukum, namun bertujuan untuk menyusun langkah penyelesaian bersama dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam rangka pembinaan terpadu.

"Dalam rapat kali ini nantinya akan membahas penanganan overstaying tahanan dan overload benda sitaan negara dan barang rampasan negara serta, sinergitas APH dalam menurunkan over kapasitas pada lapas, rutan khusus untuk narapidana dengan kasus narkotika yang menjadi salah satu penghuni dengan kasus tertinggi serta layanan emasyarakatan pada masa transisi menuju endemi," ungkapnya.

Ia juga berharap Rakor Dilkumjakpol dapat menyatukan semua unsur lembaga penegakan hukum. Sinergitas, koordinasi dan kerjasama antara APH yang ada di Sumatera Utara semakin solid dan saling menopang satu sama lain.

Kemudian, mempererat sesama aparat penegak hukum dalam berkoordinasi dan berkonsultasi lintas penegakan hukum, terutama dalam kriminal lainnya, bidang penanganan kejahatan narkoba maupun kasus lainnya.

"Serta dapat memberikan penguatan untuk membangun komitmen bersama dalam melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bentuk kesepahaman peraturan bersama yang selama ini telah disepakati antar penegak hukum," pungkasnya. (m32).

Waspada/ist
Kakanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi saat membuka Rakor Dilkumjakpol Plus, di Hotel Grand Mercure, Medan, Rabu (15/3).